Presiden Prancis Emmanuel Macron telah menyatakan dukungan terhadap kebijakan pajak sementara untuk perusahaan-perusahaan terbesar di negaranya, walaupun hal tersebut bertentangan dengan pandangan pro-bisnis yang telah lama diterapkan. Pemerintah Prancis mengumumkan rencana sekitar €60 miliar dalam pemotongan belanja dan kenaikan pajak tahun depan, sebagai upaya untuk mengendalikan defisit anggaran yang semakin meluas serta meningkatkan kepercayaan investor terhadap negara tersebut.
Dalam upaya untuk meningkatkan pendapatan pemerintah, sekitar €20 miliar akan diperoleh dengan cara menaikkan pajak bagi individu kaya dan perusahaan besar, serta peningkatan pajak hijau. Presiden Macron menyuarakan dukungannya terhadap langkah ini dalam sebuah diskusi panel dengan Stephanie Flanders dari Bloomberg di Berlin Global Dialogue. Meskipun mendukung langkah tersebut, dia juga menekankan pentingnya membatasi dampaknya terhadap daya saing ekonomi negara tersebut.
Pendukungan Macron terhadap kebijakan pajak tambahan ini memiliki kontras besar dengan kebijakan pro-bisnis yang dipegangnya selama tujuh tahun masa jabatan presidennya sebelumnya. Kebijakan ekonomi yang pada awalnya didasarkan pada pengurangan beban pajak, kini ditinjau ulang dengan adanya kebutuhan penyesuaian fiskal besar-besaran. Pemerintah Prancis berusaha menurunkan defisit anggaran mereka menjadi 5% dari output ekonomi, dari sekitar 6,1% yang tercatat tahun ini.
Perdana Menteri Michel Barnier menjelaskan bahwa kenaikan pajak diimplementasikan sebagai respons terhadap tantangan utang Prancis yang membawa negara tersebut ke jurang. Ketidakstabilan politik dan ketidakpastian fiskal telah mendorong investor untuk menjual aset Prancis, dan risiko utang pemerintah Prancis yang relatif terhadap obligasi Jerman mendekati level tertinggi sejak krisis zona euro satu dekade lalu. Hal ini telah membuat investor mencari tambahan 79 basis poin untuk membeli surat berharga Prancis 10 tahun alih-alih obligasi Jerman.
