Beberapa dekade kemudian, Palestina kembali mencoba untuk menjadi anggota tetap, namun upaya mereka kembali terhenti. Langkah ini muncul setelah tenggat waktu negosiasi solusi dua negara berakhir pada tahun 2011. Pada tahun 2012, PBB akhirnya memberikan Palestina status "pengamat non-anggota," yang memungkinkan mereka untuk berpartisipasi dalam sebagian besar pertemuan di PBB dan mendapatkan akses ke hampir semua dokumen terkait. Namun, sebagai pengamat tetap, mereka tidak memiliki hak untuk memberikan suara dalam pemungutan suara.
Pada awal April 2024, di tengah agresi Israel di Gaza, Palestina kembali mengajukan usulan untuk menjadi anggota penuh PBB. Namun, untuk mencapai status anggota tetap, calon harus mendapatkan izin atau dukungan penuh dari Dewan Keamanan PBB melalui resolusi. Dewan Keamanan kemudian akan merekomendasikan penerimaan calon anggota ke Sidang Majelis Umum untuk mendapatkan persetujuan akhir. Namun, pada saat itu, Amerika Serikat memveto draf resolusi yang diusulkan oleh anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, Aljazair. Hal ini menjadi hambatan dalam usaha Palestina untuk mendapatkan status anggota tetap.
Melihat situasi di Gaza, sejumlah negara termasuk Indonesia mengusulkan resolusi terkait status anggota Palestina, yang mendapat dukungan sebanyak 143 dari 193 anggota PBB, sementara sembilan negara menolak. Resolusi ini memberikan Palestina sejumlah hak dan keistimewaan, seperti dukungannya untuk duduk di antara negara-negara anggota PBB, mengusulkan dan mensponsori resolusi, serta berpartisipasi penuh dalam konferensi di bawah PBB.
Palestina telah mengalami perjalanan panjang dan berliku untuk mendapatkan status anggota tetap di PBB. Meskipun telah mendapatkan dukungan signifikan dari sejumlah negara, masih terdapat hambatan-hambatan politik yang menjadi tantangan bagi Palestina. Keterlibatan aktif dari negara-negara anggota PBB dan upaya diplomasi yang kuat menjadi kunci utama dalam mencapai tujuan tersebut.
