Dalam konteks ini, pemerintah serta lembaga penegak hukum memiliki tanggung jawab untuk memberikan dukungan dan fasilitasi kepada publik dalam melaporkan informasi terkait tindak korupsi. Upaya-upaya untuk memperkuat peran masyarakat dalam pemberantasan korupsi perlu terus didorong dan diapresiasi sebagai bagian dari upaya pembangunan sistem penegakan hukum yang efektif dan responsif terhadap tindak korupsi.
Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, kerja sama antara lembaga penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat perlu ditingkatkan. Program-program penggalangan partisipasi masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi perlu dioptimalkan dan didukung secara komprehensif. Langkah-langkah konkret untuk mendukung partisipasi publik, seperti pelatihan publik tentang cara melaporkan praktik korupsi, penyediaan saluran komunikasi yang aman untuk melaporkan tindak korupsi, dan langkah-langkah penguatan perlindungan bagi para pelapor korupsi, perlu terus ditingkatkan.
Pemberantas korupsi, termasuk dalam upaya penangkapan buron kasus suap, adalah usaha bersama yang melibatkan lembaga penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat. Partisipasi publik dalam memberikan informasi terkait keberadaan Harun Masiku adalah salah satu contoh konkret dari keterlibatan publik dalam upaya membantu memperkuat integritas hukum dan memberantas korupsi di Indonesia.
