Sebanyak 1.233 Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Lebong, Bengkulu, terbukti melakukan manipulasi absensi elektronik. Temuan ini menghebohkan pemerintah daerah dan masyarakat, terutama mengingat praktik tersebut melibatkan sejumlah dokter, kepala dinas, serta pejabat eselon II dan III. Manipulasi absensi oleh ASN ini menunjukkan besarnya masalah integritas dan transparansi dalam lingkungan pemerintahan daerah.
Kasus ini terungkap berkat laporan dari vendor yang mengelola sistem absensi elektronik di Kabupaten Lebong. Vendor tersebut melakukan audit dan menemukan adanya ketidaksesuaian data antara jumlah kehadiran yang tercatat dengan realitas di lapangan. Dalam dunia pemerintahan, absensi elektronik seharusnya menjadi salah satu alat untuk memastikan kehadiran ASN secara akurat dan mendukung disiplin kerja. Namun kenyataannya, manipulasi semacam ini justru mencederai tujuan tersebut.
Dalam laporan yang diterima, terungkap bahwa sejumlah ASN yang terlibat dalam praktik manipulasi ini menggunakan berbagai cara. Ada yang melakukan pemalsuan tanda tangan, ada pula yang memanfaatkan teknologi untuk menciptakan laporan absensi yang tidak sesuai dengan kenyataan. Menariknya, beberapa dari mereka adalah dokter yang seharusnya menjadi teladan dan memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Namun, alih-alih bertugas dengan baik, mereka malah terlibat dalam praktik yang merugikan publik.
