Proses hukum terhadap pelaku penipuan diharapkan berlangsung cepat agar Mbah Tupon tidak harus menunggu terlalu lama. Nurson menambahkan bahwa pihaknya akan bekerja sama dengan para stakeholder terkait, termasuk pihak hukum dan lembaga pemerintahan, untuk mempercepat kembalinya sertifikat tanah tersebut. Keterlibatan pihak yang berwenang sangatlah penting agar kasus ini tidak berlarut-larut dan memastikan agar pelaku penipuan mendapatkan sanksi yang sepadan.
Sertifikat tanah adalah dokumen vital yang menjadi bukti kepemilikan atas tanah. Dalam kasus Mbah Tupon, hilangnya sertifikat tersebut sangat merugikan secara material dan emosional. Tanah dan rumah bukan hanya sebatas properti, tetapi juga merupakan hasil kerja keras dan tempat berlindung bagi seseorang. Nurson menyampaikan bahwa keadilan bagi Mbah Tupon bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga sebagai pelajaran bagi masyarakat mengenai pentingnya menjaga legalitas dan keabsahan dokumen kepemilikan tanah.
Keberadaan Mbah Tupon yang merupakan seorang lanjut usia dan buta huruf menunjukkan bahwa masih banyak warga yang rentan terhadap risiko penipuan dalam hal kepemilikan tanah. Hal ini mendorong Nurson dan timnya untuk lebih aktif dalam memberikan sosialisasi mengenai hak-hak kepemilikan tanah. Mereka berharap agar masyarakat lebih waspada dan mengedukasi diri sendiri mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hukum tanah.
