Satu contoh yang cukup nyata adalah ketika harga minyak dunia naik, pemerintah sering kali berada di posisi sulit. Jika harga BBM domestik tidak disesuaikan, maka otomatis subsidi akan meningkat dan membebani anggaran negara. Namun, menaikkan harga BBM bisa berimplikasi negatif bagi kelangsungan politik para pemimpin. Sehingga dalam banyak kesempatan, perubahan harga BBM di Indonesia terlihat stagnan meskipun ada kenaikan harga minyak global, terutama menjelang pemilu.
Intervensi pemerintah dalam pengaturan harga BBM tak jarang menciptakan kekacauan dalam mekanisme pasar. Ketika harga ditetapkan terlalu rendah, hal ini dapat memicu permasalahan pasokan dalam jangka panjang, yang bisa memengaruhi stabilitas harga di masa depan. Di sisi lain, apabila harga tidak terkendali, dampak sosial dapat menjadi masalah besar, yang sering kali dimanfaatkan oleh partai oposisi untuk menyerang kebijakan pemerintah yang berlaku. Inilah yang membuat pemerintah sangat berhati-hati dalam menentukan langkah-langkah kebijakan harga BBM menjelang pemilu.
Dari sudut pandang masyarakat, harga BBM jelas berhubungan langsung dengan kehidupan sehari-hari. Ketika harga BBM naik, harga barang dan jasa juga cenderung ikut naik, yang membuat daya beli masyarakat menurun. Hal ini menjadi masalah yang sangat sensitif di tengah masyarakat dan tak jarang memicu protes, terutama jika terjadi di masa menjelang pemilu. Di sini, campur tangan pemerintah, atau keputusan untuk tidak mengubah harga, sering kali dianggap sebagai langkah strategis untuk menjaga stabilitas sosial demi kepentingan suara pada hari pemilu.
