Sebagai pajak konsumsi, materai juga dikenal sebagai pajak progresif, di mana besaran nominal pajak akan berubah sesuai dengan nilai transaksi yang tercantum dalam dokumen. Adapun nominal materai yang harus dibayarkan juga sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah, dan bisa bervariasi sesuai dengan jenis dokumen dan nilai transaksinya.
Penggunaan materai tidak hanya mencakup dokumen-dokumen legal, namun juga dokumen-dokumen seperti cek, wesel, dan perangko yang memiliki nilai pembayaran tertentu. Kegunaan materai lainnya adalah sebagai sarana untuk perlindungan hukum. Dokumen-dokumen yang dilengkapi dengan materai dianggap lebih sah secara hukum, sehingga dapat memberikan kepastian dan keamanan hukum bagi pihak yang terlibat.
Prosedur pembelian materai juga relatif mudah. Materai dapat dibeli di kantor pos, kantor cabang perbendaharaan negara, toko buku, dan tempat-tempat pelayanan publik lainnya. Setelah membeli materai, langkah selanjutnya adalah menempelkan materai sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia.
Dalam menjalankan transaksi bisnis, penting untuk memahami penggunaan materai. Jika dokumen yang wajib memakai materai namun tidak dilengkapi dengan materai, maka dokumen tersebut tidak bisa digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Oleh karena itu, pemahaman yang baik mengenai penggunaan materai sangatlah penting dalam rangka memastikan legalitas suatu dokumen.
