Djamaludin mengeklaim, rekening yang diblokir penyidik KPK tidak ada kaitannya dengan kasus yang tengah diadili di Pengadilan. Tim hukum pun melampirkan seluruh mutasi rekening untuk membuktikan pendapatan dari rekening yang diblokir penyidik Komisi Antirasuah. Setelah mendengarkan permohonan yang disampaikan, Ketua Majelis Hakim Rianto Adam Pontoh menyampaikan bahwa Majelis Hakim akan bermusyawarah untuk mempelajari permohonan tersebut.
Hakim pun menekankan bahwa pembukaan blokir rekening tersebut tidak bisa serta-merta langsung dilakukan. Pasalnya, rekening yang diblokir KPK harus didalami apakah menjadi barang bukti yang diperlukan untuk bahan pembuktian. “Kalau masih barang bukti dan dalam sitaan, dalam pemblokiran, masih dibutuhkan untuk pemeriksaan perkara ini. Tentunya lain ceritanya (tapi). Kalau enggak dibutuhkan lagi, kami akan ambil sikap, begitu ya," kata Hakim Rianto.
Selain itu, perlu ada edukasi yang lebih baik mengenai prosedur dan alasan-alasan yang harus disertakan dalam permohonan pengaktifan rekening yang diblokir. Masyarakat perlu diberikan informasi yang jelas mengenai langkah-langkah yang harus mereka tempuh untuk mengatasi masalah tersebut. Hal ini akan membantu masyarakat untuk lebih mudah mengakses kembali sumber pendapatan mereka yang telah terblokir.
