2. Konflik Sosial: Aktivitas tambang dapat menimbulkan konflik dengan komunitas lokal, terutama jika tidak dikelola dengan baik. Masyarakat sekitar mungkin merasakan dampak negatif dari kegiatan tambang, seperti penurunan kualitas lingkungan hidup atau perubahan cara hidup tradisional mereka. Muhammadiyah perlu memastikan bahwa hak-hak masyarakat lokal dilindungi dan mereka terlibat dalam proses pengambilan keputusan.
3. Potensi Kompromi pada Prinsip Moral: Muhammadiyah sebagai organisasi berbasis agama memiliki prinsip-prinsip moral yang tinggi. Ada kekhawatiran bahwa keterlibatan dalam bisnis tambang yang kontroversial bisa menempatkan organisasi ini dalam posisi sulit, di mana prinsip-prinsip moralnya bisa terkompromi oleh tuntutan bisnis.
Pemberian izin tambang kepada Muhammadiyah adalah langkah yang penuh pertimbangan dan memerlukan pengawasan ketat. Dari satu sisi, ini bisa menjadi contoh bagaimana organisasi sosial dapat berperan dalam sektor ekonomi sambil tetap mempertahankan komitmen terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan. Namun, dari sisi lain, ada tantangan dan risiko yang perlu dikelola dengan hati-hati untuk menghindari dampak negatif.
Keberhasilan langkah ini akan sangat bergantung pada kemampuan Muhammadiyah dalam mengelola tambang secara bertanggung jawab dan transparan. Ini juga akan menjadi ujian penting bagi pemerintah dan pihak terkait dalam memastikan bahwa prinsip-prinsip keberlanjutan dan etika diterapkan dalam semua aspek pengelolaan tambang.
