Data-data tersebut menunjukkan bahwa meskipun Jokowi menganggap demokrasi di Indonesia baik-baik saja, laporan dari lembaga internasional menggambarkan gambaran yang bertolak belakang. Perbedaan persepsi ini menjadi bahan evaluasi penting bagi pemerintah dalam memperbaiki sistem demokrasi dan kebebasan berpendapat di Indonesia.
Dengan adanya penurunan indeks demokrasi dan kebebasan pers, pemerintah perlu melakukan analisis mendalam terkait penyebab-penyebab dari penurunan tersebut. Evaluasi yang mendalam dapat membantu pemerintah dalam mengidentifikasi titik-titik perbaikan yang harus dilakukan guna mendukung perkembangan demokrasi yang lebih berkualitas di Indonesia.
Salah satu faktor yang kemungkinan besar berkontribusi terhadap penurunan indeks demokrasi adalah adanya pembatasan kebebasan berekspresi, baik dari masyarakat maupun media. Dalam konteks ini, pemerintah dapat meningkatkan dialog dengan para pemangku kepentingan, termasuk organisasi masyarakat sipil dan media, untuk memastikan bahwa kebebasan berpendapat tetap dijaga sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.
Penguatan mekanisme perlindungan terhadap aktivitas jurnalistik juga perlu diperhatikan. Kebebasan pers yang terbatas dapat menghambat akses informasi bagi masyarakat, sehingga inisiatif untuk melindungi kebebasan media dan menyediakan lingkungan kerja yang aman bagi jurnalis menjadi krusial.
Selain itu, upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah juga dapat menjadi langkah strategis dalam memperbaiki kualitas demokrasi. Dengan adanya akses yang lebih terbuka terhadap informasi publik, masyarakat dapat lebih berpartisipasi dalam mengawasi jalannya pemerintahan, sehingga dapat meminimalisir potensi adanya penyalahgunaan kekuasaan.
