Selain itu, pemerintah juga dapat melakukan pengawasan yang ketat terhadap aktivitas ekonomi elit global di dalam negeri. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya praktik-praktik bisnis yang merugikan bagi kepentingan nasional dan masyarakat. Dengan memiliki lembaga pengawas yang kompeten dan independen, pemerintah dapat memastikan bahwa aktivitas ekonomi elit global berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak merugikan pihak-pihak yang lemah.
Adapun terkait dengan pajak, pemerintah perlu memiliki kebijakan yang adil dan berkeadilan bagi para elit global. Melalui sistem perpajakan yang transparan dan tidak diskriminatif, pemerintah dapat memastikan bahwa para elit global memberikan kontribusi yang adil terhadap pembangunan ekonomi Indonesia. Hal ini juga akan membantu dalam mengurangi potensi terjadinya penghindaran pajak yang merugikan bagi perekonomian negara.
Selain itu, pemerintah juga dapat memperkuat kerja sama internasional dalam mengatur aktivitas ekonomi elit global. Dengan terlibat dalam forum-forum internasional dan menjalin kerja sama dengan negara-negara lain, pemerintah dapat memperoleh informasi dan dukungan yang dibutuhkan dalam mengatur aktivitas ekonomi elit global di dalam negeri. Hal ini tidak hanya akan memperkuat posisi Indonesia dalam kancah ekonomi global, tetapi juga membantu dalam menjaga kepentingan nasional di tengah dinamika ekonomi global yang cepat berubah.