Pentingnya transparansi data sektor kehutanan juga sejalan dengan komitmen pemerintah untuk mengurangi deforestasi dan meningkatkan pengelolaan hutan lestari. Dalam upaya menekan deforestasi, pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakan dan program, termasuk moratorium penebangan hutan dan peningkatan pengawasan terhadap kegiatan ilegal di dalam kawasan hutan. Dengan adanya transparansi data yang tinggi, efektivitas dari kebijakan-kebijakan tersebut akan dapat terus dipantau dan dinilai oleh masyarakat serta pihak-pihak terkait, sehingga dapat dijamin pelaksanaannya sesuai dengan harapan.
Dalam rapat perdana dengan jajaran Kementerian Kehutanan ini, Menhut Raja Juli Anton juga menegaskan bahwa transparansi data sektor kehutanan akan menjadi salah satu prioritas utama dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Menteri Kehutanan. Beliau meminta seluruh jajaran Kementerian Kehutanan untuk berkomitmen dan turut mendukung upaya peningkatan transparansi tersebut, sehingga visi Presiden Prabowo Subianto untuk sektor kehutanan dapat tercapai dengan baik.
Dengan fokus pada transparansi data sektor kehutanan, pemerintah menunjukkan keseriusannya dalam menjaga keberlanjutan sumber daya alam, terutama dalam pengelolaan hutan. Upaya untuk memperkuat transparansi data sektor kehutanan ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk memberikan perlindungan dan pemeliharaan hutan sebagai aset penting bagi keberlanjutan alam dan kesejahteraan masyarakat.
