"Perizinan yang bersih dan efisien adalah syarat utama untuk menciptakan iklim usaha yang sehat. Ini bukan hanya soal hukum, tetapi juga tentang kepercayaan investor kepada negara kita," tegas Prabowo.
Menanggapi arahan Presiden, Jaksa Agung ST Burhanuddin menyatakan bahwa Kejaksaan Agung siap menjalankan instruksi tersebut dengan penuh tanggung jawab. Burhanuddin mengungkapkan, pihaknya telah mengidentifikasi beberapa sektor strategis yang rentan terhadap praktik perizinan ilegal, termasuk sektor pertambangan, kehutanan, dan tata ruang.
"Kami akan mempercepat proses penyelidikan terhadap kasus-kasus yang telah terdeteksi dan memperluas pengawasan pada sektor-sektor yang rawan. Langkah ini sejalan dengan visi Presiden untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan," ujar Burhanuddin.
Ia juga memastikan bahwa Kejaksaan Agung akan bekerja sama dengan instansi terkait, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), untuk mengoptimalkan pengawasan dan penindakan.
Langkah ini menjadi bagian dari komitmen pemerintahan Prabowo untuk memberantas korupsi di segala lini. Presiden telah berulang kali menegaskan bahwa korupsi adalah musuh utama pembangunan. Dengan mengatasi korupsi di sektor perizinan, pemerintah berharap dapat menciptakan sistem yang lebih adil dan transparan bagi masyarakat dan dunia usaha.
