Ketua Kwarnas Pramuka, Komjen Pol. (Purn) Budi Waseso, akan bertemu dengan Presiden Joko Widodo untuk menyampaikan penolakan terhadap kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim yang menghapus Pramuka sebagai ekstrakurikuler wajib di sekolah. Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pramuka telah mengambil sikap penolakan ini dalam pertemuan yang berlangsung pada 24-26 April 2024.
Budi Waseso menyatakan bahwa semua pimpinan 34 Kwarda Pramuka di seluruh provinsi di Indonesia secara aklamasi menolak Permendikbud N0.12 Tahun 2024. Mereka juga telah menandatangani dokumen pernyataan sikap bersama yang mendesak Kemendikbud Ristek untuk segera mencabut peraturan menteri tersebut.
Dalam sambutannya saat Rakernas Pramuka 2024 di Jakarta, Budi Waseso juga menyampaikan kecurigaan atas adanya indikasi tertentu dalam kebijakan Mendikbud tersebut, yang dianggap dilakukan secara halus dan tersistematis. Menurutnya, kegiatan Pramuka masih sangat dibutuhkan sebagai kegiatan wajib di sekolah, terutama untuk mengatasi berbagai permasalahan seperti praktek bullying, kasus narkoba, pornografi, dan tawuran di lingkungan sekolah.
Budi Waseso juga menegaskan bahwa keberadaan Permendikbud tersebut justru dianggap tidak relevan dengan perkembangan zaman saat ini yang telah mengalami penurunan moral, nilai-nilai budaya, kedisiplinan, nasionalisme, serta cinta tanah air. Pernyataan sikap juga telah ditandatangani oleh 34 kwarda dari seluruh provinsi Indonesia, yang menegaskan beberapa poin penting terkait keberadaan Pramuka sebagai kegiatan ekstrakurikuler wajib di sekolah.
