Pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2017 dan Pemilihan Presiden 2024 menunjukkan dua situasi politik yang sangat berbeda. Di Pilgub DKI 2017, Ada pembagian bansos tetapi isu penistaan agama mempersatukan umat Islam, sementara dalam Pilpres 2024, distribusi bansos menjadi faktor penentu elektoral. Perbedaan ini mencerminkan dinamika politik yang terus berubah di Indonesia.
Pilgub DKI Jakarta 2017 menjadi sorotan publik karena kasus dugaan penistaan agama yang melibatkan salah satu kandidat. Isu ini memengaruhi pilihan politik masyarakat, terutama umat Islam yang merasa perlu untuk bersatu melawan penistaan agama. Pada masa kampanye, pendukung calon yang terlibat dalam kasus tersebut berusaha memperbaiki citra dengan menunjukkan kepedulian terhadap umat Islam melalui aktivitas sosial dan sikap yang mendukung kepentingan agama. Hal ini memengaruhi opini publik, terutama di kalangan umat Islam, dimana penerimaan bansos dan program-program sosial tidak lagi menjadi faktor penentu dalam menarik dukungan.
Di sisi lain, dalam Pilpres 2024, distribusi bansos menjadi strategi politik yang sangat berpengaruh terhadap pemenangan elektoral. Partai politik yang memiliki kekuatan distribusi bansos mampu menjaring dukungan dari masyarakat yang membutuhkan. Jika sebelumnya bansos tidak begitu berpengaruh dalam Pilgub DKI 2017, namun dalam Pilpres 2024, cawe-cawe Jokowi menggunakan strategi pembagian bansos secara masif untuk memenangkan elektoral.
Pembagian bansos tersebut merupakan bagian dari upaya cawe-cawe Jokowi untuk mengatur jalannya pemilu. Dengan strategi tersebut, Jokowi berhasil meraih dukungan dari masyarakat yang terdampak ekonomi, sehingga bansos memberikan pengaruh yang signifikan dalam meningkatkan elektoral dalam Pilpres 2024. Padahal pembagian bansos ada tata cara mekanismenya, ini yang menjadi masalah di sidang Mahkamah Konstitusi.
