Tampang

Dolar Rp16.200, Airlangga Hartarto: Cadev BI Besar, Tidak Perlu Khawatir

21 Apr 2024 20:39 wib. 502
0 0
Dolar Rp16.200, Airlangga Hartarto: Cadev BI Besar, Tidak Perlu Khawatir
Sumber foto: Katadata

Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta semua pihak untuk tidak khawatir mengenai pelemahan nilai tukar rupiah yang terjadi belakangan ini. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa pemerintah akan terus memantau situasi terkait kurs, namun tidak perlu merespons secara harian. Dia juga menyoroti kenyataan bahwa cadangan devisa (Cadev) di Bank Indonesia masih cukup besar, sehingga tidak ada yang perlu dikhawatirkan.

Setelah libur Lebaran, terjadi pelemahan rupiah hingga mencapai angka Rp 16.250 per dolar AS. Meskipun demikian, apabila dibandingkan dengan mata uang negara lain yang setara, rupiah tetap menunjukkan performa yang relatif baik. Airlangga Hartarto menekankan bahwa meskipun terdapat penurunan nilai tukar, pelemahan rupiah di Indonesia tidak sebesar yang terjadi di negara-negara seperti China, Thailand, maupun Malaysia.

Pelemahan rupiah ini sebagian besar disebabkan oleh kondisi global yang semakin memburuk, terutama dari Amerika Serikat. Data terbaru menunjukkan bahwa tingkat inflasi di negara tersebut masih belum kembali sesuai target yang ditetapkan oleh bank sentral, yaitu sekitar 2%. Hal ini menimbulkan keraguan akan adanya penurunan suku bunga acuan oleh Federal Reserve (the Fed).

Kondisi perekonomian global yang terus memburuk memang merupakan faktor dominan yang berkontribusi terhadap pelemahan nilai tukar rupiah. Selain itu, perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok yang terus berlanjut juga turut mempengaruhi kondisi pasar secara global. Di tengah situasi yang tidak stabil ini, pemerintah Indonesia terus berupaya mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menjaga kestabilan ekonomi domestik.

<12>

#HOT

0 Komentar

Belum ada komentar di artikel ini, jadilah yang pertama untuk memberikan komentar.

BERITA TERKAIT

BACA BERITA LAINNYA

Laptop
0 Suka, 0 Komentar, 17 Mar 2024

POLLING

Apakah Aturan Pemilu Perlu Direvisi?