Kudeta Thailand 2014 menjadi salah satu momen penting dalam perjalanan politik negara tersebut yang tak lepas dari pengaruh junta militer. Aksi kudeta ini bukanlah yang pertama kali terjadi di Thailand, melainkan bagian dari sejarah panjang dinamika politik yang seringkali terjebak dalam konflik antara demokrasi dan kekuasaan militer.
Kudeta ini berlangsung pada malam hari tanggal 22 Mei 2014, saat kepala Angkatan Bersenjata Thailand, Jenderal Prayuth Chan-o-cha, mengumumkan pengambilan alih kekuasaan setelah serangkaian protes anti-pemerintah yang melanda negara. Protes ini berawal dari ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintahan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra, yang dianggap korup dan tidak akuntabel. Masyarakat Thailand yang terpecah belah antara pendukung dan penentang Shinawatra mendorong demonstrasi besar-besaran yang berujung pada campur tangan militer.
Dengan cepat, junta militer mengumumkan kebijakan darurat yang mengakhiri segala bentuk kegiatan politik. Pemimpin junta, Jenderal Prayuth, kemudian dilantik sebagai Perdana Menteri pada tahun 2014, menjadikan rezim militer berkuasa penuh atas semua aspek kehidupan politik dan sosial. Hal ini menimbulkan berbagai reaksi, baik di dalam negeri maupun internasional. Banyak negara dan organisasi internasional mengutuk junta militer karena melanggar prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia yang seharusnya dijunjung tinggi.
