Wamenpar Tanggapi Kasus Pungli di Wisata Kampung Adat Ratenggaro NTT

Wakil Menteri Pariwisata (Wamenpar) Ni Luh Puspa menanggapi dengan tegas kejadian pungutan liar (pungli) yang dialami oleh YouTuber Jajago Keliling Indonesia di kawasan Jalan Poros Tengah Ratenggaro menuju Tambolaka dan Pantai Ratenggaro Kampung Adat Ratenggaro (KAR), Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur (NTT). Menurut Wamenpar, praktik pungli tidak boleh terjadi di destinasi wisata manapun, termasuk di Sumba. Hal ini mengingat pentingnya menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi para wisatawan.

Dalam industri pariwisata, citra suatu daerah sangat dipengaruhi oleh pengalaman yang didapatkan oleh para pengunjungnya. Oleh karena itu, niat baik untuk memperkenalkan keindahan alam dan budaya lokal harus didukung dengan manajemen yang baik. Wamenpar mengungkapkan bahwa setiap bentuk pungli berpotensi merusak reputasi destinasi wisata tersebut, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kedatangan wisatawan. Untuk menciptakan destinasi yang menarik, maka kenyamanan dan keamanan pengunjung harus menjadi prioritas utama.

Menanggapi kasus pungli tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumba Barat Daya telah melakukan langkah-langkah proaktif dengan menggelar pertemuan yang melibatkan berbagai elemen penting, termasuk Polsek Kodi Bangedo, Danramil Kodi, kepala desa, serta tokoh masyarakat setempat. Wamenpar juga menyampaikan apresiasi terhadap inisiatif Pemkab untuk menangani masalah tersebut secara serius. Diskusi antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat adalah langkah yang tepat untuk mengedukasi semua pihak tentang pentingnya menjaga kebersihan citra wisata dan menindak tegas praktik pungli.

Dalam pertemuan tersebut, disepakati bahwa semua pihak memiliki tanggung jawab untuk melindungi wisatawan dari praktik-praktik yang tidak etis. Wamenpar menekankan bahwa pemerintah daerah beserta tokoh masyarakat perlu bersinergi dalam memberikan informasi yang jelas dan transparan kepada wisatawan mengenai biaya yang dikenakan di setiap tempat wisata. Edukasi kepada masyarakat lokal juga sangat penting untuk memahami bahwa ketulusan dalam melayani wisatawan akan membawa dampak positif bagi ekonomi lokal.

Wamenpar juga menambahkan bahwa setiap destinasi wisata harus memiliki sistem pengawasan yang mumpuni agar praktik pungli tidak terjadi. Hal ini juga termasuk penegakan hukum yang tegas terhadap individu atau kelompok yang mencoba mengambil keuntungan secara ilegal dari keberadaan wisatawan. Pengawasan dari pihak berwenang sangat diperlukan untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada wisatawan yang berkunjung.

Sumba dikenal dengan budaya dan keindahan alamnya yang luar biasa, sehingga potensi wisatanya sangat besar. Namun, keindahan ini bisa ternoda jika masalah-masalah seperti pungli dibiarkan berlangsung tanpa penanganan. Oleh karena itu, Wamenpar menghimbau kepada masyarakat, pemerintah daerah, serta para pelaku usaha wisata untuk bekerja sama menciptakan suasana yang kondusif.

Pengembangan pariwisata di Sumba dan destinasi lainnya di NTT tidak hanya berfokus pada menarik pengunjung, tetapi juga pada penyediaan layanan yang berkualitas. Pengunjung yang merasa nyaman dan aman, tentunya akan lebih berkeinginan untuk kembali berkunjung atau merekomendasikan tempat tersebut kepada orang lain. Dalam hal ini, perhatian terhadap kualitas pelayanan harus menjadi bagian integral dari pengelolaan destinasi wisata.

Wamenpar Ni Luh Puspa juga mengingatkan bahwa keberhasilan pariwisata tidak hanya terletak pada jumlah pengunjung, tetapi juga pada pengalaman positif yang mereka dapatkan selama berada di tempat tersebut. Ketidaknyamanan yang diakibatkan oleh pungli akan mengubah persepsi positif menjadi negatif, yang pada gilirannya dapat menghambat potensi pertumbuhan industri pariwisata di Sumba.

Sebagai langkah pencegahan, Wamenpar juga menyarankan agar dilakukan sosialisasi kepada wisatawan mengenai nomor hotline atau saluran pengaduan yang dapat digunakan jika mereka mengalami situasi yang tidak diinginkan selama berkunjung. Ini sekaligus menjadi bentuk komitmen pemerintah untuk menjaga keberlangsungan pariwisata yang sehat dan berkelanjutan.

Dengan berbagai tindakan dan komitmen yang telah dicanangkan, Wamenpar optimis bahwa Sumba dapat menjadi salah satu destinasi unggulan yang bebas dari praktik pungli dan memberikan pengalaman wisata yang tak terlupakan bagi semua pengunjung. Kinerja kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci utama untuk mencapai tujuan tersebut.