Usai Kasus Pungli Viral, Pemerintah Siapkan Papan Informasi di Kampung Adat Ratenggaro

Tampang.com | Viral video YouTuber asal Jakarta, John dan Riana, yang mengalami pungutan liar (pungli) saat berkunjung ke Kampung Adat Ratenggaro, Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur (NTT), memicu perhatian publik dan pemerintah. Menanggapi insiden tersebut, pemerintah daerah berkomitmen untuk menertibkan aktivitas pariwisata di sana dengan memasang papan informasi tarif secara resmi di sejumlah titik.

Papan tersebut akan ditempatkan di pos masuk dan dalam area Kampung Adat Ratenggaro, berisi informasi tarif resmi untuk aktivitas wisata seperti tiket masuk, menunggang kuda, berfoto, hingga layanan lainnya. Seluruh daftar harga akan disesuaikan dengan peraturan desa agar tidak terjadi kebingungan atau penyalahgunaan oleh oknum.


Pemerintah Daerah dan Warga Sepakat Atasi Pungli

Langkah ini merupakan hasil kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya dengan Polsek Kodi Bangedo, Danramil Kodi, kepala desa, serta tokoh masyarakat Kampung Adat Ratenggaro dalam pertemuan yang berlangsung pada Selasa (20/5/2025).

Bupati Sumba Barat Daya, Ratu Ngadu Bonu Wulla, menegaskan bahwa pihaknya akan kembali mengunjungi kampung adat tersebut bersama Forkopimda, Kapolres, dan Kajari pada 23 Mei untuk memastikan semua kesepakatan dijalankan.

“Fasilitas di Kampung Adat Ratenggaro juga akan dibenahi guna menciptakan kenyamanan, baik bagi penghuni maupun wisatawan,” ujarnya dalam siaran resmi.


Warga Sadar Dampak Negatif Pungli

Dalam pertemuan tersebut, masyarakat dan penghuni kampung adat mengakui bahwa tindakan pungli oleh oknum tidak hanya melanggar aturan, tetapi juga mencoreng nama baik daerah dan merusak citra pariwisata NTT. Mereka menyadari video viral tersebut bisa berdampak buruk pada jumlah kunjungan wisatawan.


Kementerian Pariwisata Ikut Turun Tangan

Wakil Menteri Pariwisata, Ni Luh Puspa, menyatakan bahwa praktik pungli di destinasi wisata tidak dapat ditoleransi. Dalam rapat daring bersama seluruh pemangku kepentingan pariwisata di NTT, ia menekankan pentingnya menciptakan destinasi yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi wisatawan.

“Kita semua sepakat, praktik seperti ini tak boleh terjadi. Pariwisata yang berkembang sehat adalah yang memberikan dampak positif secara langsung ke masyarakat,” tegas Ni Luh, Rabu (21/5/2025).

Ia menambahkan, pembangunan dan promosi besar-besaran pariwisata di NTT harus didukung dengan pengelolaan yang profesional dan transparan. Jika tidak, maka kepercayaan wisatawan bisa hilang, bahkan berdampak jangka panjang terhadap ekonomi lokal.


Dengan langkah-langkah perbaikan ini, diharapkan Kampung Adat Ratenggaro bisa kembali menjadi destinasi wisata budaya yang membanggakan, bebas pungli, dan menyuguhkan pengalaman otentik yang berkesan.