Menteri Pariwisata Dorong Evaluasi Izin Petambangan di Raja Ampat

Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana baru-baru ini menegaskan pentingnya melakukan evaluasi izin pertambangan di wilayah Raja Ampat. Pernyataan ini disampaikan dalam pertemuan antara Menpar dan Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, di Gedung Sapta Pesona, Jakarta, pada Rabu, 4 Juni 2025. Widiyanti menyampaikan keprihatinannya terhadap ekspansi tambang nikel yang berpotensi merusak keindahan alam dan ekosistem di Raja Ampat yang terkenal dengan keanekaragaman hayatinya.

Raja Ampat merupakan destinasi pariwisata yang sangat berharga, tidak hanya bagi Indonesia, tetapi juga bagi dunia. Kawasan ini dikenal dengan terumbu karang yang indah, pantai-pantai yang eksotis, serta keanekaragaman hayati laut yang menjadi daya tarik bagi wisatawan lokal dan mancanegara. Merekayasa perubahan atau pembangunan yang dapat merusak ekosistem ini tentu saja tidak sejalan dengan tujuan untuk menjaga kelestarian alam dan memajukan pariwisata. Dalam konteks inilah, Menpar Widiyanti mendorong evaluasi izin pertambangan di kawasan tersebut.

Widiyanti menggarisbawahi bahwa setiap aktivitas industri ekstraktif di Indonesia, termasuk pertambangan, harus senantiasa mengedepankan prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan. Hal ini berarti bahwa keputusan terkait izin pertambangan harus mempertimbangkan dampak lingkungan, sosial, dan budaya masyarakat lokal. Dengan pendekatan ini, diharapkan industri pariwisata dan sektor pertambangan dapat saling mendukung dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat setempat.

Selama ini, industri pertambangan sering kali dianggap memiliki dampak negatif terhadap lingkungan, seperti kerusakan ekosistem dan pencemaran. Oleh karena itu, evaluasi izin pertambangan di Raja Ampat menjadi sangat krusial. Menpar Widiyanti menekankan perlunya kolaborasi antara pemerintah, pemangku kepentingan, dan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait izin pertambangan. Partisipasi masyarakat dapat membantu memastikan bahwa pengembangan industri dilakukan dengan cara yang tidak merugikan keberadaan budaya dan lingkungan lokal.

Lebih lanjut, pertemuan tersebut juga menyoroti kebutuhan akan penguatan regulasi dan kebijakan yang lebih ketat terkait industri ekstraktif. Menpar Widiyanti menegaskan bahwa pemerintah perlu melakukan kajian yang mendalam mengenai dampak jangka panjang dari aktivitas tambang di wilayah yang memiliki nilai pariwisata tinggi seperti Raja Ampat. Dengan adanya regulasi yang lebih baik, diharapkan ekosistem dapat terlindungi dan masyarakat lokal dapat merasakan manfaat dari sektor pariwisata.

Widiyanti juga menyarankan agar kebutuhan energi dan sumber daya tidak harus selalu dipenuhi dengan cara yang merusak. Terdapat banyak alternatif dan metode berkelanjutan yang bisa diterapkan untuk mendukung pembangunan. Ini menjadi penting, terutama dalam konteks perubahan iklim global yang mempengaruhi banyak aspek kehidupan dan pengembangan ekonomi di Indonesia.

Raja Ampat harus tetap menjadi simbol keindahan alam Indonesia dan menjadi contoh untuk pengembangan pariwisata berkelanjutan. Dengan evaluasi dan pengawasan yang ketat terhadap izin pertambangan, diharapkan semua pihak dapat menemukan jalan tengah untuk mengembangkan sumber daya alam serta melestarikan budaya dan lingkungan. Pembangunan yang menyeluruh harus mengikuti prinsip keberlanjutan agar bisa memberikan manfaat bagi generasi mendatang.