Kuota Haji Penuh, Tapi Jamaah Reguler Tersisih? Transparansi Jadi Tuntutan

Tampang.com | Polemik soal kuota haji kembali mengemuka. Sejumlah calon jamaah haji reguler mengaku kecewa karena gagal berangkat tahun ini, sementara kuota untuk haji khusus justru tetap berjalan. Pertanyaan pun muncul: adakah ketidakadilan dalam pengelolaan kuota haji?

Data dan Fakta yang Kontras
Berdasarkan keterangan resmi Kementerian Agama, Indonesia mendapat total kuota 241.000 jamaah untuk musim haji 2025. Namun dari jumlah itu, sekitar 10% dialokasikan untuk haji khusus dan undangan.

Sementara itu, daftar tunggu haji reguler di sejumlah daerah sudah mencapai lebih dari 20 tahun. Di Aceh, misalnya, daftar tunggu sudah menembus tahun 2045.

Kritik atas Ketidakterbukaan Sistem Alokasi
Komisi VIII DPR sempat menyoroti kurangnya transparansi dalam pembagian kuota haji. Menurut anggota Komisi VIII, Syaiful Huda, Kemenag perlu membuka data siapa saja yang mendapat kuota jalur undangan dan khusus.

“Jamaah reguler merasa dizalimi karena antrian panjang, tapi ada yang bisa berangkat lebih cepat dengan jalur tak jelas,” ujarnya dalam rapat kerja.

Keluhan Masyarakat dan Ketimpangan Sosial
Banyak jamaah haji reguler yang mengaku merasa tersisih. "Saya sudah menabung sejak 2010, tapi belum juga berangkat. Sementara ada yang daftar tahun lalu sudah berangkat," ujar Ibu Siti, warga Depok.

Di sisi lain, biro travel haji khusus membela diri. Mereka mengklaim telah mengikuti prosedur dan membayar lebih untuk fasilitas premium. Namun, sistem semacam ini justru memperkuat kesenjangan dalam ibadah yang seharusnya setara.

Tuntutan Transparansi dan Reformasi Manajemen Haji
Pengamat kebijakan publik dari UIN Jakarta, Dr. Fahrur Rozi, menilai sudah saatnya pengelolaan kuota haji diaudit secara terbuka. “Harus ada sistem online yang bisa diakses publik, agar semua merasa diperlakukan adil,” katanya.

Menjaga Keadilan dalam Ibadah yang Sakral
Haji adalah ibadah yang tak bisa dipisahkan dari semangat keadilan sosial. Ketika aspek manajerialnya menimbulkan ketimpangan, maka pemerintah perlu segera memperbaikinya demi menjaga kepercayaan umat.