Kemenpar Minta Pengelolaan Kaldera Toba Lebih Hati-hati Sesuai Standar UNESCO

Tampang.com | Kementerian Pariwisata Republik Indonesia (Kemenpar RI) mengingatkan Badan Pengelola Toba Caldera UNESCO Global Geopark (BPTCUGP) untuk mengelola Geopark Kaldera Toba dengan penuh kehati-hatian. Hal ini menyusul pemberian kartu kuning dari UNESCO sejak September 2023, sebagai sinyal peringatan atas sejumlah aspek pengelolaan yang belum memenuhi standar internasional.

Kartu kuning ini menunjukkan bahwa pengelola Geopark Kaldera Toba perlu memperbaiki beberapa kriteria penting, mulai dari warisan geologi, visibilitas kawasan, penguatan jejaring, hingga keterlibatan masyarakat lokal dalam pengembangan destinasi. Deputi Destinasi dan Infrastruktur Kemenpar, Hariyanto, menegaskan pentingnya pengelolaan yang sesuai standar UNESCO demi menjaga potensi besar kawasan ini sebagai destinasi wisata berkelanjutan.


BPTCUGP Diberi Waktu Perbaikan Dua Bulan

Untuk menanggapi peringatan tersebut, BPTCUGP telah meminta waktu dua bulan hingga penilaian ulang yang dijadwalkan pada 15 Juli 2025. Dalam kurun waktu ini, pihak pengelola diharapkan mampu melakukan perbaikan signifikan agar dapat kembali memperoleh status kartu hijau dari UNESCO.

Perbaikan yang diharapkan meliputi diversifikasi narasi tentang warisan geologi dan survei lapangan yang lebih luas, inventarisasi lengkap atas warisan alam, budaya, dan buatan, serta peningkatan panel interpretasi dan penguatan identitas kawasan. Selain itu, peningkatan jejaring kerja sama dengan geopark lain di Indonesia juga menjadi fokus utama.


Langkah Strategis Kemenpar untuk Mendukung Geopark

Kemenpar tidak hanya memantau dari jauh, tetapi juga mengambil langkah-langkah konkret. Salah satunya adalah rencana pemasangan panel interpretasi di sejumlah geosite utama dalam kawasan Kaldera Toba untuk memperkaya pemahaman pengunjung tentang nilai geologi dan warisan alam setempat.

Selain itu, Kemenpar mendorong penyelenggaraan kegiatan Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE) yang akan membantu meningkatkan profil dan daya tarik wisata di kawasan geopark ini. Dukungan anggaran juga sudah disiapkan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) 2024 sebesar Rp 56,6 miliar yang akan disalurkan ke delapan kabupaten di sekitar Danau Toba.


Rencana Jangka Panjang dan Kolaborasi

Selain dana dan program peningkatan kapasitas SDM, Kemenpar bersama BPTCUGP dan pihak terkait lainnya berencana memfasilitasi penyusunan siteplan geosite pada tahun 2026. Siteplan ini akan menjadi fondasi penting dalam memperkuat struktur manajemen dan pengelolaan kawasan sesuai pedoman UNESCO.

Delapan kabupaten yang akan mendapat alokasi dana dan pendampingan adalah Dairi, Karo, Simalungun, Tapanuli Utara, Toba, Pakpak Bharat, Humbang Hasundutan, dan Samosir. Upaya ini diharapkan mampu mengembalikan dan mempertahankan status Geopark Kaldera Toba sebagai salah satu warisan alam dan budaya dunia yang diakui UNESCO.