TikTok Terancam Dihapus dari AS: Bytedance Berjuang untuk Bertahan Tanpa Menjual Platform

Bytedance, perusahaan induk TikTok, tengah berusaha keras agar platform media sosial yang sangat populer itu tetap bisa beroperasi di Amerika Serikat (AS) tanpa harus menjualnya.

Langkah terbaru yang diambil oleh perusahaan asal China ini adalah meminta perlakuan yang adil sesuai dengan aturan yang berlaku di Negeri Paman Sam. Ketegangan antara pemerintah AS dan Bytedance semakin meningkat, karena peraturan yang ada memaksa Bytedance untuk menjual TikTok dalam waktu yang telah ditentukan.

Menurut aturan yang diberlakukan, Bytedance diharuskan untuk menjual TikTok jika ingin tetap beroperasi di AS. Batas waktu yang ditetapkan untuk penjualan ini adalah 19 Januari 2025.

Jika hingga tanggal tersebut TikTok belum dijual, maka perusahaan asal China tersebut akan dilarang untuk beroperasi di pasar AS. Keputusan ini menciptakan ketegangan yang semakin memanas antara kedua negara dan memberi dampak besar bagi pengguna TikTok di AS serta operasi TikTok secara global.

Sebelumnya, Bytedance telah berusaha untuk menunda penerapan aturan pemblokiran tersebut. Upaya hukum ini dilakukan di Mahkamah Agung AS, di mana pengacara yang mewakili TikTok dan Bytedance berusaha agar aturan ini tidak hanya diterapkan pada TikTok, tetapi juga pada platform besar lain asal China yang beroperasi di AS. Salah satu argumen yang diajukan adalah untuk memperlakukan semua platform teknologi secara setara, tanpa diskriminasi.

Noel Francisco, pengacara yang mewakili TikTok dan Bytedance, menjelaskan bahwa aturan ini tidak seharusnya diterapkan hanya pada TikTok. Ia memberi contoh dengan menyatakan bahwa pada masa lalu, sebuah bioskop yang dimiliki oleh perusahaan AMC tidak diperintahkan untuk disensor oleh Kongres hanya karena pemerintah tidak menyukai film yang diputar di sana.

“Dulunya bioskop AMC dimiliki perusahaan AMC. Berdasarkan teori, kongres bisa memerintahkan bioskop AMC menyensor film apapun yang tidak disukai atau yang diinginkan Kongres,” kata Francisco dalam argumennya, seperti dikutip oleh CNN Internasional pada Minggu, 12 Januari 2025.

Sementara itu, pengacara lain yang mewakili para pembuat konten di TikTok, Jeffrey Fisher, mempertanyakan mengapa Kongres hanya menargetkan TikTok dan tidak melihat platform lainnya yang juga berasal dari China.

Ia menunjukkan bahwa ada platform besar lain yang berasal dari China dan digunakan oleh jutaan orang di AS, seperti Temu, situs e-commerce yang dikatakan digunakan oleh sekitar 70 juta orang Amerika.

Fisher merasa bahwa sangat tidak adil jika hanya TikTok yang menjadi sorotan utama, sementara data pribadi pengguna dari platform lain juga bisa diakses oleh pihak China.

Fisher lebih lanjut menegaskan bahwa pengambilan data pribadi oleh platform lain juga berisiko, dan bahwa selama ini ada banyak peluang bagi China untuk mengontrol data-data tersebut. "Sangat mengherankan mengapa yang dipilih hanya TikTok saja dan tidak memilih perusahaan lain yang data pribadinya diambil dari puluhan juta orang. Selama prosesnya, tersedia juga untuk dikendalikan China," ujar Fisher dalam pembelaannya.

Regulasi yang mengharuskan Bytedance untuk menjual TikTok ini disahkan oleh Presiden AS, Joe Biden, yang merupakan seorang anggota partai Demokrat. Pemerintahannya menginginkan agar batas waktu penjualan platform tersebut dipenuhi sehari sebelum pelantikan Donald Trump sebagai Presiden AS pada Januari 2025.

Keputusan ini menandai titik balik dalam hubungan AS dengan perusahaan teknologi asal China, terutama yang berhubungan dengan masalah keamanan data dan ancaman terhadap privasi pengguna.

Berdasarkan undang-undang yang ada, setelah batas waktu yang ditentukan habis, ada waktu tambahan 90 hari yang memungkinkan untuk memperpanjang masa berlaku aturan tersebut. Namun, meskipun ada kesempatan untuk memperpanjang, tampaknya Bytedance tidak melakukan upaya nyata untuk memenuhi kewajiban tersebut.

Hal ini menimbulkan tanda tanya besar apakah perusahaan asal China tersebut akan benar-benar mengikuti peraturan yang ada atau akan berusaha melawan keputusan pemerintah AS.

Pada akhir Desember lalu, mantan Presiden AS Donald Trump meminta agar batas waktu penjualan TikTok ditunda lebih lama. Tujuan dari penundaan ini adalah agar pemerintahannya memiliki lebih banyak waktu untuk mengejar masalah politik yang menjadi bagian dari kasus ini.

Trump merasa bahwa kebijakan ini penting untuk memastikan keamanan nasional dan melindungi data pengguna Amerika dari kemungkinan penyalahgunaan oleh pihak asing.

Namun, meskipun penundaan tersebut diusulkan, Bytedance dan TikTok tetap berada dalam posisi yang sangat sulit. Meskipun TikTok telah menjadi salah satu platform media sosial paling populer di dunia, dengan lebih dari satu miliar pengguna aktif di seluruh dunia, keberadaannya di pasar AS kini dipertaruhkan. Jika aturan ini benar-benar diterapkan dan TikTok dipaksa untuk dijual, maka platform tersebut akan kehilangan salah satu pasar terbesar dan paling menguntungkan.

Perdebatan mengenai TikTok dan keamanan data pribadi telah menjadi salah satu isu utama dalam hubungan internasional antara China dan AS. Kedua negara terus bersaing dalam bidang teknologi dan kekuatan digital, dan TikTok kini menjadi simbol dari persaingan ini.

Banyak yang berpendapat bahwa keputusan untuk melarang atau menjual TikTok lebih banyak didorong oleh kekhawatiran politik dan keamanan nasional, daripada alasan teknis atau legal semata.

Dalam beberapa bulan terakhir, TikTok telah berusaha keras untuk meyakinkan pemerintah AS bahwa data pengguna Amerika dilindungi dengan ketat dan bahwa perusahaan tersebut tidak memberikan akses kepada pihak pemerintah China. Namun, meskipun ada upaya tersebut, ketidakpercayaan terhadap perusahaan asal China tetap tinggi, dan ini semakin memperburuk situasi bagi TikTok.

Jika TikTok benar-benar harus dijual, maka masa depan platform ini di AS dan pasar internasional lainnya akan sangat dipengaruhi oleh siapa yang akan membeli dan mengelola platform tersebut.

Para ahli memperkirakan bahwa penjualan ini dapat mempengaruhi model bisnis TikTok dan cara kerja platform dalam mengumpulkan serta mengelola data pengguna. Selain itu, keputusan ini dapat membuka pintu bagi lebih banyak regulasi ketat terhadap perusahaan teknologi asing yang beroperasi di AS.