TikTok di Ambang Kehancuran di AS, Namun Trump Tiba-Tiba Berikan Harapan Baru! Apa yang Akan Terjadi?

Nasib TikTok di Amerika Serikat (AS) kini berada di ujung tanduk, dengan keputusan penting yang akan diambil pada 19 Januari 2025. Aplikasi media sosial yang sangat populer ini dilaporkan sedang mempersiapkan kemungkinan untuk menutup layanannya di AS, mengikuti peraturan yang telah disahkan oleh Presiden Joe Biden.

Namun, situasi menjadi lebih menarik ketika Donald Trump, yang dijadwalkan dilantik sebagai Presiden AS pada 20 Januari 2025, secara tegas menyatakan dukungannya agar TikTok tidak diblokir di negara tersebut.

Trump yang akan kembali memimpin pemerintahan AS, setelah periode pertama kepemimpinannya, menyatakan bahwa dia akan berusaha agar TikTok tetap dapat beroperasi di AS, meskipun ada ketentuan yang mengharuskan perusahaan induk TikTok, ByteDance, untuk mendivestasikan aset-asetnya di AS ke pembeli yang bukan berasal dari China.

Hal ini terkait dengan masalah keamanan nasional yang menjadi salah satu isu utama bagi pemerintah AS selama beberapa tahun terakhir.

Pada April tahun lalu, sebuah undang-undang baru disahkan yang mewajibkan ByteDance untuk menjual saham atau aset-aset TikTok di AS kepada pembeli non-China jika ingin terus beroperasi.

Jika tidak, aplikasi tersebut akan dilarang beroperasi di negara tersebut. Undang-undang ini disahkan sebagai respon terhadap kekhawatiran terkait potensi pengawasan dan penyalahgunaan data oleh pemerintah China melalui aplikasi TikTok. Keputusan untuk menutup TikTok ini menjadi semakin dekat karena batas waktu untuk divestasi semakin mendekat, tetapi belum ada kesepakatan terkait hal tersebut.

Mike Waltz, penasihat keamanan nasional yang baru ditunjuk oleh Trump, menyatakan bahwa pemerintahan Partai Republik yang dipimpin oleh Trump akan mengambil langkah-langkah untuk mencegah TikTok “gelap” atau tidak dapat diakses di AS.

Waltz menjelaskan bahwa berdasarkan ketentuan dalam undang-undang tersebut, jika ada kemajuan yang signifikan menuju proses divestasi TikTok, maka pemerintah AS dapat memberikan perpanjangan waktu selama 90 hari. Hal ini memberi kesempatan bagi pemerintahan Trump untuk mempertahankan TikTok tetap beroperasi di AS untuk sementara waktu.

Sementara itu, seorang pejabat Gedung Putih mengungkapkan bahwa pemerintahan Biden, yang akan berakhir pada 20 Januari, tidak berencana untuk memberlakukan larangan tersebut pada dua hari terakhir masa jabatannya. Pemerintah Biden menyerahkan keputusan ini kepada pemerintahan Trump yang baru. Meskipun demikian, belum ada kejelasan apakah TikTok masih bisa beroperasi jika tidak ada perpanjangan resmi dari pemerintahan yang akan datang.

Pada saat yang sama, Mahkamah Agung AS juga tengah memutuskan apakah akan menegakkan undang-undang yang mengizinkan TikTok dilarang pada 19 Januari jika divestasi tidak dilakukan, atau apakah mereka akan membatalkan atau menunda hukum tersebut untuk memberi lebih banyak waktu bagi hakim untuk mengambil keputusan lebih lanjut.

Beberapa laporan mengindikasikan bahwa keputusan Mahkamah Agung dapat diumumkan pada Jumat, 17 Januari 2025, namun hingga saat ini, belum ada kepastian terkait keputusan tersebut.

Yang membuat situasi semakin menarik adalah perubahan sikap Trump terkait TikTok. Pada masa pemerintahannya yang pertama, Trump dikenal dengan sikap kerasnya yang mendukung pelarangan TikTok di AS, yang memicu perdebatan sengit.

Namun, dalam perkembangan terakhir, Trump telah mengubah pandangannya secara signifikan. Dia kini mendukung agar TikTok tetap beroperasi di AS, bahkan menganggap platform ini penting untuk mendukung kampanye politiknya.

Pergeseran sikap Trump terhadap TikTok terjadi setelah ia menyadari potensi platform ini dalam mempengaruhi kampanye politik, dengan TikTok berperan besar dalam menarik perhatian generasi muda yang merupakan pemilih potensial dalam pemilu.

Selain itu, Trump juga mendapat dukungan dari eksekutif teknologi dan beberapa donatur Partai Republik, salah satunya Jeff Yass, yang diketahui memiliki saham besar di ByteDance, perusahaan induk TikTok. Dukungan ini tampaknya menjadi salah satu faktor yang mendorong Trump untuk melunakkan sikapnya terhadap TikTok, berbeda dengan kebijakan yang diambil pada awal masa pemerintahannya.

Menariknya, dalam salah satu pertemuan penting yang terjadi pada pelantikan presiden 20 Januari 2025, CEO TikTok Shou Zi Chew dilaporkan akan menghadiri acara tersebut dan duduk di podium bersama para tamu penting lainnya. Ini adalah sebuah sinyal yang sangat berbeda dengan hubungan awal yang lebih tegang antara Trump dan TikTok, yang mencerminkan perubahan dalam dinamika antara pemerintahan AS dan aplikasi asal China ini.

Meskipun situasinya penuh ketidakpastian, satu hal yang pasti adalah bahwa masa depan TikTok di AS sangat bergantung pada keputusan-keputusan yang akan diambil dalam beberapa hari ke depan.

Jika pemerintahan Trump dapat meyakinkan para pemangku kepentingan untuk mendukung keberlanjutan aplikasi ini, maka TikTok mungkin akan terus menjadi salah satu platform media sosial terbesar di AS. Namun, jika larangan tetap diberlakukan, maka TikTok akan menghadapi tantangan besar untuk tetap bertahan di pasar AS yang sangat menguntungkan.

Keputusan ini bukan hanya soal TikTok semata, tetapi juga mencerminkan ketegangan geopolitik yang lebih besar antara AS dan China, khususnya dalam sektor teknologi. Dengan segala ketidakpastian yang ada, kita akan melihat bagaimana nasib TikTok akan diputuskan dalam beberapa hari mendatang.