Terbongkar! Ini Alasan TikTok Pecat Karyawan di Malaysia

TikTok, platform media sosial yang saat ini sedang populer di berbagai belahan dunia, mengumumkan bahwa mereka akan merumahkan sejumlah besar karyawan di Malaysia. Kabar tersebut menjadi sorotan setelah perusahaan tersebut mengungkapkan rencananya untuk lebih fokus dalam menggunakan kecerdasan buatan (AI) dalam moderasi konten, yang diakui akan berdampak pada status pekerjaan ratusan karyawan di Malaysia.

Para sumber yang mengetahui masalah ini sebelumnya mengatakan kepada Reuters bahwa lebih dari 700 pekerjaan di Malaysia telah dipangkas. Namun, dalam klarifikasi yang dikeluarkan oleh TikTok yang dimiliki oleh ByteDance, perusahaan tersebut menyatakan bahwa jumlah karyawan yang terpengaruh jauh lebih sedikit, yaitu kurang dari 500 karyawan di Negeri Jiran tersebut.

Para karyawan, terutama yang terlibat dalam operasi moderasi konten perusahaan, diberitahu tentang pemutusan hubungan kerja melalui email pada Rabu malam (9/10/2024). Hal ini jelas menunjukkan betapa mendadaknya keputusan pemutusan hubungan kerja tersebut. Menanggapi pertanyaan dari Reuters, TikTok mengkonfirmasi bahwa benar adanya pemutusan hubungan kerja dan mengatakan bahwa beberapa ratus karyawan diperkirakan akan terkena dampak secara global sebagai bagian dari rencana yang lebih luas untuk meningkatkan operasi moderasinya.

Pada situs web resminya, ByteDance tercatat memiliki lebih dari 110.000 karyawan di lebih dari 200 kota di seluruh dunia. Ini menunjukkan besarnya pengaruh perusahaan ini di kancah global. TikTok juga merencanakan lebih banyak pemutusan hubungan kerja bulan depan dalam upaya untuk mengkonsolidasikan beberapa operasi regionalnya.

Sebuah pernyataan resmi dari juru bicara TikTok menjelaskan, "Kami membuat perubahan ini sebagai bagian dari upaya berkelanjutan kami untuk lebih memperkuat model operasi global kami untuk moderasi konten." Perusahaan tersebut juga berharap untuk berinvestasi US$ 2 miliar secara global dalam hal keamanan tahun ini dan akan terus meningkatkan efisiensi, dengan 80 persen dari konten yang melanggar pedoman sekarang dihapus oleh teknologi otomatis.

Namun, pemutusan hubungan kerja karyawan tidak hanya terjadi di Malaysia, namun juga secara global. Ini terjadi ketika perusahaan teknologi global menghadapi tekanan peraturan yang lebih besar, terutama di Malaysia, di mana pemerintah telah meminta operator media sosial untuk mengajukan lisensi operasi pada Januari sebagai bagian dari upaya untuk memerangi pelanggaran cyber. 

Seiring dengan peningkatan tajam dalam konten media sosial yang berbahaya di Malaysia, pemerintah pun mendesak perusahaan, termasuk TikTok, untuk meningkatkan pemantauan pada platform mereka. Hal ini menunjukkan bahwa tidak hanya faktor internal perusahaan yang memengaruhi keputusan tersebut, tetapi juga adanya tekanan eksternal dari pihak berwenang di Malaysia. 

Seiring dengan peningkatan tajam dalam konten media sosial yang berbahaya, pemerintah pun mendesak perusahaan, termasuk TikTok, untuk meningkatkan pemantauan pada platform mereka.