Telegram Digugat Malaysia: Apa Isi Konten Berbahaya yang Bisa Hancurkan Kepercayaan Publik?

Telegram, aplikasi pesan instan yang sangat populer di berbagai negara, kini menghadapi gugatan hukum dari otoritas Malaysia. Tindakan hukum ini diambil karena munculnya berbagai konten bermasalah yang tersebar melalui dua kanal di platform tersebut. Pemerintah Malaysia menyatakan bahwa konten-konten itu memiliki potensi membahayakan stabilitas sosial dan kepercayaan terhadap institusi negara.

Komisi Komunikasi dan Multimedia Malaysia (MCMC) telah mendapatkan perintah pengadilan untuk sementara waktu menghentikan penyebaran konten dari dua saluran Telegram yang menjadi sorotan, yakni Edisi Siasat dan Edisi Khas. Menurut pernyataan resmi dari MCMC, kedua kanal tersebut memuat materi yang dinilai bisa memicu ketidakpercayaan terhadap lembaga nasional serta mengganggu keharmonisan masyarakat.

“Konten di dua saluran ini berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara dan dapat mengancam ketertiban sosial,” ungkap pihak komisi dalam keterangannya, sebagaimana dikutip oleh Reuters pada Kamis, 19 Juni 2025.

Hingga saat ini, pihak Telegram belum memberikan tanggapan resmi atas kasus hukum yang menjerat platformnya di Malaysia. Sementara itu, pengadilan belum merinci secara eksplisit jenis konten apa saja yang dianggap membahayakan hingga layak untuk diberi sanksi hukum.

Peluang Pembelaan Masih Dibuka untuk Telegram

Meski menghadapi tekanan hukum, Komisi Komunikasi dan Multimedia menegaskan bahwa Telegram tetap diberikan ruang untuk membela diri. Hal ini dilakukan demi menjunjung tinggi prinsip keadilan dan hak asasi.

“Telegram tetap diberikan kesempatan yang adil untuk menyampaikan pembelaannya, sesuai dengan prinsip keadilan serta hak-hak dasar yang berlaku,” tambah pihak komisi dalam pernyataan tertulisnya.

Langkah hukum ini menandai babak baru dalam hubungan antara pemerintah Malaysia dengan platform digital internasional. Pemerintah tampaknya semakin aktif mengawasi serta menindak platform yang dianggap tidak cukup berkontribusi dalam menjaga ketertiban dunia maya, khususnya dalam konteks lokal.

Jenis Konten yang Dianggap Berbahaya

Meski pengadilan belum menjelaskan secara spesifik isi dari konten bermasalah di dua kanal Telegram tersebut, MCMC menyebutkan bahwa secara umum, terdapat beberapa jenis konten yang dikategorikan sebagai ancaman serius. Di antaranya:



Judi online


Penipuan daring


Pornografi dan eksploitasi anak


Perundungan siber


Konten sensitif terkait isu ras, agama, dan kerajaan



Konten-konten semacam ini, menurut pemerintah Malaysia, dapat menyulut konflik sosial, menyesatkan publik, dan mengganggu kestabilan negara jika dibiarkan tanpa pengawasan.

Aturan Baru Media Sosial di Malaysia

Langkah tegas terhadap Telegram ini tidak terlepas dari perubahan regulasi besar-besaran yang telah dilakukan pemerintah Malaysia sejak awal 2025. Pada bulan Januari lalu, Malaysia mulai memberlakukan aturan baru yang mengatur aktivitas platform media sosial dan layanan perpesanan digital.

Dalam kebijakan tersebut, semua platform digital yang memiliki lebih dari 8 juta pengguna aktif di Malaysia diwajibkan untuk mendaftar dan mendapatkan lisensi resmi. Aturan ini bertujuan untuk memberikan kontrol lebih ketat terhadap distribusi konten online dan untuk memperkuat perlindungan terhadap masyarakat digital.

Bagi platform yang tidak mengikuti ketentuan ini, pemerintah dapat menempuh jalur hukum, termasuk pemblokiran akses hingga sanksi pidana atau denda. Regulasi ini dianggap sebagai bentuk tanggapan terhadap lonjakan kasus kejahatan siber dan penyebaran konten berbahaya yang merajalela di dunia maya.

Ancaman Nyata Kejahatan Siber di Era Digital

Malaysia, seperti banyak negara lainnya, menghadapi tantangan besar dalam mengatasi kejahatan digital yang terus meningkat. Penyebaran konten destruktif melalui platform-platform seperti Telegram sering kali menjadi pintu masuk bagi berbagai aktivitas ilegal, mulai dari penipuan berbasis internet hingga jaringan perdagangan ilegal yang memanfaatkan celah regulasi.

Dengan populasi digital yang semakin aktif dan ketergantungan terhadap media sosial yang makin tinggi, pemerintah merasa perlu hadir lebih kuat dalam mengontrol arus informasi. Hal inilah yang mendorong implementasi kebijakan lisensi dan penindakan terhadap pelanggaran konten digital.

Telegram di Persimpangan Jalan

Kasus ini menjadi ujian penting bagi Telegram dalam menjaga reputasinya di wilayah Asia Tenggara. Sebagai platform yang dikenal dengan fitur enkripsi kuat dan privasi pengguna yang tinggi, Telegram kerap kali menjadi pilihan utama bagi mereka yang ingin berbicara secara bebas. Namun, keunggulan tersebut juga menjadikan Telegram sebagai tempat subur bagi penyebaran konten ilegal, jika tidak diawasi secara ketat.

Bagi pemerintah Malaysia, ini bukan sekadar soal satu atau dua kanal bermasalah, melainkan soal bagaimana platform global harus bertanggung jawab terhadap penggunanya di setiap negara. Negara-negara lain pun bisa saja mengikuti jejak Malaysia jika Telegram atau platform digital lain tidak sigap menanggapi isu lokal.

Kesimpulan: Haruskah Platform Digital Diperketat?

Kasus gugatan terhadap Telegram di Malaysia menjadi cerminan betapa rumitnya dinamika antara kebebasan digital dan perlindungan sosial. Di satu sisi, masyarakat mendambakan ruang digital yang bebas dan aman. Di sisi lain, pemerintah berkewajiban menjaga ketertiban umum dan mengurangi risiko kejahatan siber.

Dengan regulasi baru yang terus dikembangkan dan penegakan hukum yang semakin ketat, platform digital kini berada di titik kritis: apakah mereka akan beradaptasi dengan tuntutan lokal atau mempertahankan prinsip global mereka? Waktu yang akan menjawab.