Skandal Data Terbesar AS? PNS Federal Gugat Pemerintahan Trump dan Elon Musk

Pemerintahan Donald Trump kembali menghadapi tantangan besar. Sekelompok pegawai negeri sipil (PNS) federal menuduh pemerintah membocorkan data mereka secara ilegal kepada Lembaga Efisiensi Pemerintah (DOGE), yang kini berada di bawah kepemimpinan miliarder Elon Musk.

Kelompok ini mengklaim bahwa tindakan tersebut merupakan salah satu pelanggaran keamanan siber terbesar dalam sejarah Amerika Serikat. Informasi pribadi ribuan pegawai federal dikabarkan telah diakses tanpa izin, memicu kemarahan dan tuntutan hukum dari berbagai lembaga pemerintahan.

PNS Federal Serentak Menolak Pengungkapan Data

Pegawai federal yang mengajukan tuntutan berasal dari beberapa lembaga penting, termasuk Departemen Angkatan Laut, Biro Penjara, Korps Insinyur Angkatan Darat AS, Departemen Pertanian, dan Badan Pembangunan Internasional AS (USAID). Mereka menyebutkan bahwa mereka baru mengetahui tentang kebocoran data ini melalui laporan media.

Sejak dilantik, Donald Trump telah menargetkan berbagai lembaga federal dalam upayanya melakukan efisiensi birokrasi. Sebagai bagian dari strateginya, ia menunjuk Elon Musk sebagai "pegawai pemerintah khusus" dengan akses luas ke beberapa departemen penting, termasuk Departemen Keuangan, Departemen Tenaga Kerja, dan Biro Perlindungan Konsumen.

Dugaan Peretasan dan Pelanggaran Keamanan Siber

Para PNS federal yang terdampak menuding agen-agen DOGE sebagai peretas yang secara tidak sah mendapatkan akses ke berbagai informasi sensitif. Data yang dikompromikan mencakup:


Nama dan alamat pegawai federal
Nomor Jaminan Sosial dan paspor
Rekam medis
Informasi keuangan pribadi


Menurut gugatan yang diajukan, pengungkapan data ini berpotensi menimbulkan dampak yang merugikan secara langsung, termasuk meningkatnya risiko serangan dunia maya, penipuan identitas, pencurian data, serta gangguan mental bagi para pegawai yang terdampak.

Elon Musk dan Aksesnya ke Data Pemerintah

Sejak 20 Januari, Musk dan agen-agen DOGE dikabarkan memiliki akses ke berbagai sistem sensitif di lembaga keuangan utama Amerika Serikat. Salah satu yang paling krusial adalah Biro Layanan Fiskal, yang bertanggung jawab atas distribusi lebih dari US$6 triliun setiap tahun melalui berbagai program seperti tunjangan Jaminan Sosial, Medicare, gaji pegawai federal, serta pengembalian pajak.

Selain itu, DOGE juga diduga mendapatkan akses ke data tenaga kerja yang sensitif serta informasi rahasia bisnis di Departemen Tenaga Kerja. Bahkan, mereka bisa memasuki sistem komputer Biro Perlindungan Konsumen, yang mengawasi berbagai perusahaan teknologi besar di Silicon Valley, termasuk X (sebelumnya Twitter), yang dimiliki oleh Musk.

Implikasi dan Reaksi Publik

Kasus ini menimbulkan banyak kekhawatiran mengenai transparansi dan keamanan data di bawah administrasi Trump. Beberapa analis keamanan siber menilai bahwa langkah ini dapat menjadi preseden buruk bagi perlindungan informasi pribadi pegawai federal.

Kelompok PNS yang mengajukan gugatan berharap ada pertanggungjawaban dari pemerintah terkait tindakan ini. Mereka menuntut agar akses ilegal tersebut dihentikan dan meminta perlindungan lebih lanjut terhadap data pribadi mereka.

Skandal ini memperlihatkan betapa rentannya sistem keamanan data di tingkat federal, terutama ketika akses diberikan kepada individu atau lembaga tanpa regulasi yang ketat. Apakah pemerintahan Trump dan Elon Musk benar-benar melanggar hukum, atau ini hanya bagian dari strategi efisiensi yang kontroversial? Kasus ini akan terus menarik perhatian publik hingga keputusan hukum dijatuhkan.