Sumber foto: iStock

Pusat Data Nasional di Cikarang Siap Beroperasi Maret 2025: Proyek Strategis Menuju Digitalisasi Pemerintahan

Tanggal: 16 Jan 2025 11:09 wib.
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, memastikan bahwa Pusat Data Nasional (PDN) yang berlokasi di Cikarang akan mulai beroperasi pada Maret 2025. Pernyataan ini disampaikan oleh Meutya saat melantik sejumlah pejabat baru di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Dalam sambutannya, Meutya menegaskan bahwa PDN merupakan salah satu proyek prioritas pemerintah untuk mendukung transformasi digital. Ia berharap bahwa dengan kepemimpinan baru di bawah Mira Tayyiba, operasional PDN dapat berjalan sesuai target.

“PDN ini akan dikelola oleh Ibu Mira. Kami berharap, insya Allah, PDN sudah bisa mulai berjalan pada akhir Maret 2025,” ungkap Meutya setelah acara pelantikan di kantor Kementerian Komdigi.

Sebagai informasi, Mira Tayyiba kini menjabat sebagai Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Komdigi. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Sekretaris Jenderal di kementerian yang kini diisi oleh Ismail.

Persiapan Menuju Operasional PDN

Meutya menyebut bahwa pihaknya terus melakukan berbagai persiapan intensif untuk memastikan PDN dapat beroperasi tepat waktu. “Dalam dua bulan terakhir, kami fokus untuk mempersiapkan agar target operasional pada Maret ini bisa tercapai,” tambahnya.

Proyek pembangunan PDN di Cikarang sempat mengalami beberapa kali penundaan. Awalnya, PDN direncanakan beroperasi pada Agustus 2024. Namun, jadwal ini kemudian diundur menjadi Januari 2025, hingga akhirnya ditetapkan kembali menjadi Maret 2025.

Pendanaan Proyek Strategis

Pembangunan Pusat Data Nasional di Cikarang merupakan proyek strategis yang menelan biaya sebesar 164 juta euro atau sekitar Rp 2,7 triliun. Pendanaan proyek ini berasal dari pinjaman pemerintah Prancis sebesar 85%, sementara 15% sisanya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Aris Kurniawan, Pelaksana Tugas Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan, menjelaskan bahwa proyek ini merupakan bentuk kerja sama antara pemerintah Indonesia dan Prancis. “Ini proyek pinjaman dari pemerintah Prancis, dengan total anggaran 164 juta euro atau lebih dari Rp 2,7 triliun,” kata Aris saat meninjau lokasi pembangunan PDN awal tahun lalu.

Pernyataan ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Johnny Plate, mantan Menteri Komunikasi dan Informatika, saat peletakan batu pertama proyek pada tahun 2022. Johnny menyebutkan bahwa pemerintah Prancis mendanai mayoritas proyek pembangunan ini, dengan kontribusi dari APBN untuk menutupi kekurangannya.

Pusat Data Nasional Lainnya

Selain PDN di Cikarang, pemerintah juga merencanakan pembangunan dua pusat data lainnya, yakni di Batam dan ibu kota baru Nusantara (IKN). Aris Kurniawan mengungkapkan bahwa biaya pembangunan PDN di Batam kemungkinan lebih rendah dibandingkan dengan di Cikarang, yakni sekitar 15% lebih kecil.

Proses pembangunan di Batam saat ini masih dalam tahap lelang untuk konsultan proyek, yang diperkirakan selesai dalam waktu satu bulan. Jika sesuai jadwal, pembangunan fisik PDN di Batam akan dimulai pada akhir 2024 atau awal 2025, dan diharapkan selesai antara tahun 2026 hingga 2027.

Sementara itu, untuk PDN di ibu kota baru Nusantara, rencana pembangunan masih dalam tahap perencanaan awal. Proyek ini akan melibatkan kerja sama dengan pihak lain, termasuk pemerintah Korea Selatan, untuk mendukung pembiayaan dan teknologi.

Dukungan Transformasi Digital

Pembangunan PDN di berbagai lokasi ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mendukung transformasi digital nasional. Keberadaan PDN diharapkan dapat menjadi infrastruktur penting untuk pengelolaan data pemerintah yang lebih aman, efisien, dan terpusat.

Meutya Hafid optimistis bahwa PDN di Cikarang dapat menjadi tonggak awal menuju sistem data nasional yang terintegrasi. Ia juga berharap bahwa pengalaman dari proyek di Cikarang dapat menjadi pelajaran berharga untuk mengoptimalkan pembangunan pusat data lainnya.

“Dengan sistem PDN yang sudah berjalan lebih baik, kita akan mampu mendukung kebutuhan digitalisasi pemerintahan dan masyarakat,” ujar Meutya.

Manfaat Strategis PDN

Keberadaan Pusat Data Nasional tidak hanya menjadi langkah penting untuk meningkatkan efisiensi pelayanan pemerintahan, tetapi juga menjadi salah satu pilar dalam menjaga kedaulatan data Indonesia. Dengan teknologi canggih yang diterapkan, PDN akan mampu mengelola dan menyimpan data dalam jumlah besar, serta memberikan akses yang cepat dan aman bagi berbagai instansi pemerintah.

Selain itu, PDN diharapkan dapat mendukung berbagai program pemerintah lainnya, seperti pengembangan smart city, pelayanan publik berbasis digital, hingga pengelolaan data yang lebih transparan dan terintegrasi.
Copyright © Tampang.com
All rights reserved