Polemik TKDN di Era Prabowo: Mau Dihapus atau Justru Dicari Jalan Tengahnya? Ini Penjelasan Menkomdigi!

Polemik soal Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) kembali mencuat ke permukaan setelah pernyataan Presiden terpilih Prabowo Subianto yang meminta agar regulasi TKDN dibuat lebih fleksibel dan realistis. Banyak pihak menafsirkan pernyataan tersebut sebagai indikasi akan dilonggarkannya aturan TKDN yang selama ini digencarkan demi mendorong industri dalam negeri. Namun, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid segera meluruskan persepsi tersebut.

Menurut Meutya, semangat pemerintah bukanlah untuk mengurangi atau melemahkan aturan TKDN, melainkan justru mencari jalan keluar terbaik agar implementasinya tetap mendukung kemajuan industri nasional, tanpa mengorbankan daya saing Indonesia di pasar global.

“Bahasa beliau itu sebenarnya bukan untuk dikurangi, tapi lebih kepada dicari solusinya. Jadi, bagaimana TKDN ini bisa tetap diterapkan secara efektif namun juga tidak membebani industri,” jelas Meutya saat ditemui usai menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Jakarta, Selasa malam (8/4/2025).

TKDN: Jangan Hanya Fisik, Tapi Juga Nilai Tambah Lainnya

Meutya menambahkan bahwa konsep TKDN tidak harus selalu berbentuk komponen fisik buatan lokal. Ia mencontohkan pendekatan yang pernah dilakukan oleh perusahaan teknologi raksasa, Apple. Dalam kasus Apple, pemenuhan TKDN tidak dilakukan melalui komponen produksi semata, melainkan lewat investasi pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia di Indonesia.

"Contohnya seperti Apple, waktu itu kita menghitung TKDN-nya tidak hanya dari barang atau perangkat keras, tapi juga dari kontribusi mereka dalam bentuk edukasi. Ini yang dimaksud dengan pendekatan solutif," ungkap Meutya.

Ia menegaskan bahwa pemerintah tetap berkomitmen pada prinsip nasionalisme dan keberpihakan pada industri lokal, namun juga harus realistis dalam melihat tantangan yang ada.

Prabowo: Nasionalis Tapi Tetap Rasional

Pernyataan Menkomdigi Meutya Hafid tersebut sejalan dengan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya meminta seluruh menteri di kabinetnya untuk bersikap realistis terhadap penerapan TKDN. Dalam acara Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden Republik Indonesia di Menara Mandiri, Jakarta, Prabowo menyampaikan bahwa aturan TKDN jangan sampai menjadi penghambat daya saing industri nasional.

“TKDN itu bagus, niatnya nasionalisme. Tapi kalau terlalu dipaksakan, justru bisa membuat industri kita kalah bersaing. Saya ini nasionalis, kalau jantung saya dibuka mungkin yang keluar Merah Putih. Tapi kita tetap harus pakai akal sehat,” ujar Prabowo di hadapan para ekonom dan pelaku industri.

Ia juga menyarankan agar penerapan TKDN bisa diganti dengan sistem insentif, sehingga tetap mendorong keterlibatan industri dalam negeri tanpa memberatkan sektor usaha.

“Tolong para menteri saya, kita buat aturan TKDN yang realistis saja. Jangan semua masalah dipaksakan pakai regulasi. Kita juga harus lihat kemampuan industri lokal, akses pendidikan, teknologi, dan infrastruktur kita,” tambah Prabowo.

Menakar Tantangan Industri dan Kebutuhan Solusi Baru

Pernyataan Presiden Prabowo ini merupakan respons terhadap pernyataan dari ekonom Wijayanto, yang menyebutkan bahwa Indonesia sedang menghadapi berbagai tantangan serius. Beberapa di antaranya adalah tantangan fiskal, tekanan terhadap nilai tukar rupiah, deindustrialisasi, serta kebutuhan untuk menciptakan lapangan kerja dalam jumlah besar.

Dalam konteks ini, TKDN menjadi isu krusial yang harus ditangani secara strategis. Jika terlalu kaku, aturan ini dapat menghambat investasi dan inovasi teknologi dari luar negeri. Namun jika terlalu longgar, justru bisa melemahkan industri nasional dan menghambat pertumbuhan ekonomi dalam negeri.

Karena itu, arahan Presiden Prabowo agar TKDN diatur dengan pendekatan yang lebih adaptif, serta penjelasan Menkomdigi soal pencarian solusi kreatif seperti bentuk investasi non-fisik, bisa menjadi titik temu antara nasionalisme dan pragmatisme ekonomi.

Solusi Fleksibel: Jalan Tengah bagi Semua Pihak

Langkah yang diambil pemerintah ini bisa dilihat sebagai bentuk upaya mencari keseimbangan antara perlindungan industri lokal dan daya saing global. Regulasi TKDN yang selama ini fokus pada produksi lokal, kini diarahkan untuk lebih terbuka terhadap bentuk kontribusi lain, termasuk investasi pendidikan, pelatihan SDM, atau pembangunan pusat riset dan teknologi.

Dengan pendekatan ini, diharapkan perusahaan global tetap bisa masuk dan berinvestasi di Indonesia, tanpa harus meninggalkan semangat kemandirian industri lokal.

Kesimpulan: TKDN Masih Penting, Tapi Harus Adaptif

Dari pernyataan Presiden Prabowo dan Menkomdigi Meutya Hafid, terlihat jelas bahwa pemerintah tidak berniat menghapus TKDN, namun ingin menyusun ulang pendekatannya agar lebih relevan dengan kondisi ekonomi dan industri saat ini. Dengan pendekatan fleksibel, TKDN diharapkan tetap menjadi alat untuk memperkuat ekonomi dalam negeri, sambil tetap membuka peluang kemitraan dengan dunia internasional.

Transformasi kebijakan ini akan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dalam menyeimbangkan dua kutub kepentingan: kedaulatan ekonomi dan keterbukaan global. Tantangannya tidak kecil, namun jika dijalankan dengan tepat, TKDN bisa tetap hidup sebagai instrumen strategis dalam era kepemimpinan Prabowo.