Perubahan Permintaan Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Indonesia- Korea Selatan

Kementerian Pertahanan Indonesia telah mengajukan penyesuaian pembayaran, bukan diskon, kepada Korea Selatan untuk proyek jet tempur KF-21 Boramae.

Permintaan ini sejalan dengan manfaat yang diterima oleh Indonesia dan kemajuan kolaborasi yang sedang berlangsung.

Badan berita Korea, Yonhap, salah mengabarkan permintaan pemotongan pembayaran, yang kemudian diklarifikasi oleh Kementerian Indonesia. Komitmen keuangan asli dari Indonesia adalah sebesar 1,7 triliun KRW (sekitar $1,25 miliar USD), berkontribusi sebesar 20% dari total nilai proyek sebesar 8,1 triliun KRW (sekitar $5,97 miliar USD).

Namun, karena kegiatan transfer teknologi yang tidak terpartisipasi, Indonesia mencari untuk menyesuaikan pembayaran guna mencerminkan manfaat yang sebenarnya diterima.

Biaya bagi Indonesia ditetapkan sebesar Rp1,32 triliun per tahun (sekitar $81,86 juta USD) hingga tahun 2026, memastikan proyek tetap berada dalam kapasitas anggaran negara.

Proyek KF-21, yang diluncurkan pada tahun 2015, bertujuan untuk diselesaikan pada tahun 2026, dengan Indonesia menekankan transparansi dan akuntabilitas dalam kerja sama internasionalnya.

Pada tanggal 14 Juli 2021, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertahanan telah mengajukan penyesuaian pembayaran terkait keterlibatan teknologi dalam proyek pesawat tempur KF-21 bersama dengan Korea Selatan. Permintaan ini dilakukan dalam rangka memastikan bahwa pembayaran yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia sejalan dengan manfaat yang diterima dari kerja sama tersebut.

Permintaan penyesuaian pembayaran ini perlu dilihat dalam konteks manfaat yang diterima oleh Indonesia sehubungan dengan proyek pesawat tempur bersama satu depublishan terhadap teknologi. 

Salah satu penyebab dari penyesuaian ini adalah karena adanya teknologi yang dijanjikan untuk ditransfer dan dikembangkan oleh pihak Korea Selatan, namun hingga saat ini teknologi tersebut belum sepenuhnya diterima oleh Indonesia. Sehingga, untuk memastikan keseimbangan dan kewajaran dalam pembayaran, pemerintah Indonesia berinisiatif untuk mengajukan penyesuaian pembayaran ini.

Perlu dicatat bahwa pihak Korea Selatan yang sebelumnya sempat salah melaporkan permintaan pemotongan pembayaran tersebut. Penyesuaian ini tidaklah bersifat memotong pembayaran, namun lebih pada pemastian keadilan nilai pembayaran yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia.

Sebelumnya, komitmen keuangan dari pemerintah Indonesia sebesar 1,7 triliun KRW (setara dengan $1,25 miliar USD) telah disetujui untuk berkontribusi sebesar 20% dari total nilai proyek KF-21 sebesar 8,1 triliun KRW (setara dengan $5,97 miliar USD). Meskipun demikian, disayangkan bahwa manfaat yang seharusnya diterima oleh Indonesia dalam bentuk transfer teknologi tidak sejalan dengan besarnya kewajiban pembayaran yang dilakukan.

Dalam mengajukan permintaan penyesuaian pembayaran ini, pemerintah Indonesia membahas hal ini secara sungguh-sungguh demi menjamin bahwa setiap nilai pembayaran yang dikeluarkan oleh pihak Indonesia adalah seimbang dengan manfaat dan keuntungan yang didapatkan melalui kerja sama ini.

Sebagai hasilnya, juru bicara Kementerian Pertahanan Indonesia menegaskan bahwa keterlibatan teknologi ini memang merupakan aspek yang sangat vital dalam kerja sama ini dan oleh sebab itu, penyesuaian pembayaran yang diusulkan bertujuan untuk menyesuaikan kewajiban pembayaran dengan manfaat yang Indonesia terima. Hal ini juga dimaksudkan untuk mendorong terwujudnya hasil kerja sama yang seimbang dan adil antara kedua pihak.

Proyek KF-21 yang diluncurkan pada tahun 2015 ini, memiliki target penyelesaian akhir hingga tahun 2026. Sehingga, sejalan dengan rentang waktu proyek yang cukup panjang tersebut, penting bagi pemerintah Indonesia untuk memastikan bahwa setiap nilai pembayaran yang dikeluarkan adalah sejalan dengan manfaat yang diterima serta sejalan dengan kemajuan proyek tersebut.

Terkait dengan komitmen keuangan Indonesia, pemerintah menegaskan bahwa biaya yang telah ditetapkan sebesar Rp1,32 triliun per tahun (sekitar $81,86 juta USD) hingga tahun 2026, dirancang untuk memastikan bahwa proyek KF-21 tetap berada dalam batas kemampuan anggaran negara. Keberlanjutan proyek juga menjadi fokus utama bagi pemerintah Indonesia, karena proyek ini merupakan upaya dalam menggalakkan modernisasi alutsista dan meningkatkan kemampuan pertahanan negara guna menghadapi ancaman dan tantangan yang semakin kompleks di wilayah Asia Tenggara.

Berdasarkan informasi yang diterima, pemerintah Indonesia tetap memprioritaskan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap kerja sama internasionalnya, termasuk dalam hal ini kerja sama proyek pesawat tempur KF-21 dengan Korea Selatan. Upaya untuk menyesuaikan kewajiban pembayaran ini merupakan bukti dari komitmen pemerintah Indonesia dalam memastikan bahwa segala aspek dalam kerja sama ini adalah sejalan dengan manfaat dan kepentingan nasional Indonesia.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pemerintah Indonesia memang tengah berupaya keras untuk memastikan bahwa setiap pembayaran yang dikeluarkan adalah seimbang dan memadai dengan manfaat yang diterima oleh Indonesia dalam kerja sama ini. Selain itu, perlu dicatat bahwa pemerintah Indonesia juga tetap menunjukkan kesediaan untuk tetap berkomitmen dalam kerja sama ini, berikut dengan komitmen keuangan yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia melihat kerja sama ini sebagai suatu kerangka kerja sama yang bernilai strategis bagi kepentingan pertahanan nasional.

Penyesuaian pembayaran proyek KF-21 bukanlah untuk mencari diskon, melainkan untuk memastikan bahwa pembayaran yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah sejalan dengan manfaat yang diterima, terutama dalam hal keterlibatan teknologi yang merupakan aspek kunci dari kerja sama ini. Dengan demikian, penyesuaian ini sejalan dengan semangat transparansi dan akuntabilitas yang terus ditekankan oleh pemerintah Indonesia dalam menjalankan kerja sama internasionalnya. Semoga dengan adanya penyesuaian ini, proyek KF-21 dapat terus berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang optimal bagi kedua pihak.