Pemerintah Desak Netflix Cs Dukung TV Lokal: Digitalisasi Tak Boleh Bunuh Penyiaran Indonesia

Pemerintah Indonesia kembali menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara ekspansi platform digital global dan kelangsungan industri penyiaran nasional. Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menyoroti dominasi layanan over-the-top (OTT) seperti Netflix, Disney+, dan lainnya yang dinilai dapat menekan eksistensi media lokal yang selama ini berperan sebagai penyedia informasi publik di berbagai wilayah Indonesia.

Dalam pertemuan resmi dengan asosiasi media kawasan Asia Pasifik, Meutya menyampaikan kekhawatiran bahwa pertumbuhan pesat platform OTT global tidak boleh menjadi ancaman bagi industri penyiaran dalam negeri yang telah berkontribusi besar bagi pembangunan informasi, edukasi, dan hiburan untuk masyarakat.

OTT Harus Dukung Talenta dan Konten Lokal

Saat beraudiensi dengan Presiden dan Managing Director Motion Picture Association (MPA) Asia Pasifik, Mila Venugopalan, Meutya menegaskan bahwa sudah saatnya layanan digital asing tidak hanya hadir sebagai pemain komersial, tetapi juga sebagai mitra dalam pembangunan ekosistem digital Indonesia.

“Kami berharap Anda tidak hanya menikmati pasar kami, tetapi juga ikut memperkuat sektor penyiaran lokal,” ujar Meutya tegas dalam pertemuan tersebut, seperti dikutip dari siaran pers resmi, Selasa (17/6/2025).

Menurutnya, bentuk dukungan tersebut bisa berupa investasi langsung dalam produksi konten lokal, pelibatan talenta Indonesia, serta kontribusi finansial yang nyata untuk membangun kembali daya saing industri penyiaran nasional yang sedang terdampak perubahan pola konsumsi masyarakat.

Ia juga menyebut bahwa platform OTT sudah mulai menunjukkan kemauan untuk menghadirkan konten-konten lokal dalam layanannya. Namun hal itu dianggap belum cukup. Pemerintah mendorong agar OTT juga ikut serta dalam menjaga keberlangsungan penyiaran konvensional, termasuk televisi dan radio nasional, yang masih menjadi sumber informasi utama di daerah-daerah terpencil tanpa akses internet stabil.

Penyiaran Nasional Masih Relevan, Tapi Terdampak

Meutya menekankan bahwa meskipun tren masyarakat saat ini bergeser ke arah konsumsi konten digital melalui platform OTT, industri penyiaran tradisional masih memainkan peran vital dalam menjangkau masyarakat, khususnya di wilayah 3T (terdepan, terpencil, dan tertinggal).

Sayangnya, beban biaya operasional, investasi infrastruktur, hingga kompetisi dengan OTT yang minim regulasi membuat banyak stasiun penyiaran kesulitan bertahan. “Prinsip dasarnya adalah bahwa harus ada level playing field yang adil antara OTT dan penyiaran lokal,” jelas Meutya.

Ia menambahkan bahwa pemerintah sangat terbuka terhadap kolaborasi antara platform OTT dan pelaku industri penyiaran nasional, selama kolaborasi itu tidak mematikan salah satu pihak.

“Kami ingin industri penyiaran tetap bisa hidup berdampingan dengan OTT, bukan dikorbankan demi transformasi digital yang tidak inklusif,” katanya.

Belajar dari Negara Lain: Kolaborasi, Bukan Pembatasan

Menanggapi permintaan pemerintah Indonesia, Presiden MPA Asia Pasifik Mila Venugopalan menyampaikan respons positif. Ia menyebut bahwa kolaborasi antara industri penyiaran dan OTT bukanlah hal yang mustahil, bahkan sudah berjalan di sejumlah negara.

Ia mencontohkan Australia, di mana pelaku penyiaran lokal justru mendorong deregulasi dan efisiensi untuk menyambut era digital, alih-alih membatasi kehadiran OTT. Menurut Mila, justru melalui sinergi inilah keberagaman konten dan keberlangsungan industri dapat dipertahankan.

“Kami siap mendukung Indonesia dalam mengembangkan cerita dan talenta lokal. Indonesia adalah pasar yang sangat penting, dengan lebih dari 200 juta pengguna internet, menjadikannya negara dengan populasi digital keempat terbesar di dunia,” ujar Mila.

Ia menambahkan bahwa MPA juga mengapresiasi langkah konkret pemerintah Indonesia dalam memberantas situs-situs pembajakan digital, yang kerap merugikan pembuat konten dan pelaku industri film lokal.

Membangun Kedaulatan Digital Bersama

Baik Meutya maupun MPA sepakat bahwa kedaulatan digital Indonesia hanya bisa terwujud bila seluruh pihak berperan aktif dan adil. OTT tidak bisa hanya menjadi penonton yang memetik keuntungan dari jumlah pengguna tanpa memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekosistem konten lokal.

Mila pun menegaskan komitmen MPA untuk terus berkolaborasi dengan pemerintah Indonesia, baik dalam mendorong investasi untuk konten lokal, pengembangan SDM, maupun perlindungan terhadap hak cipta dan kekayaan intelektual.

“Kami menghargai kerja sama erat yang terus dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital dalam mempromosikan dan melindungi konten digital Indonesia,” kata Mila.

Transformasi Digital Inklusif, Bukan Eksklusif

Isu yang diangkat Meutya bukan hanya tentang bisnis, melainkan tentang arah masa depan ekosistem media Indonesia. Apabila dominasi OTT tidak diimbangi dengan kebijakan yang mendukung penyiaran lokal, maka kita akan menghadapi risiko kehilangan saluran informasi lokal yang dekat dengan masyarakat.

Pemerintah ingin memastikan bahwa transformasi digital di Indonesia tidak hanya bermanfaat bagi segelintir pihak, tetapi benar-benar memberi ruang bagi semua aktor, termasuk industri penyiaran nasional, agar tetap bisa hidup, beradaptasi, dan berkontribusi di era digital.

Dengan arah kebijakan ini, diharapkan lahir ekosistem yang sehat dan kompetitif, di mana OTT dan penyiaran lokal tidak bersaing secara tidak adil, tetapi berjalan berdampingan dan saling menguatkan.