Nasib TikTok di Tangan Trump: Pembelian Non-China atau Larangan Diterapkan dalam Hitungan Hari
Tanggal: 5 Apr 2025 19:18 wib.
Pada 2 April 2025, isu kontroversial mengenai aplikasi TikTok kembali menjadi sorotan utama. Seorang pejabat Gedung Putih mengungkapkan bahwa akan ada pertemuan penting yang membahas keputusan akhir mengenai TikTok, aplikasi media sosial yang berasal dari perusahaan asal China, ByteDance. Pertemuan tersebut rencananya akan melibatkan beberapa pejabat tinggi AS, termasuk Presiden Donald Trump, Wakil Presiden JD Vance, Menteri Perdagangan Howard Lutnick, serta penasihat keamanan nasional Mike Waltz dan Direktur Intelijen Nasional Tulsi Gabbard.
Pertemuan ini diadakan menjelang batas waktu yang telah ditentukan pada 5 April 2025, yang akan menentukan masa depan TikTok di Amerika Serikat. Sebelumnya, Trump telah memberikan tenggat waktu bagi TikTok untuk menemukan pembeli non-China atau menghadapi kemungkinan larangan di AS atas dasar kekhawatiran terkait keamanan nasional. Kebijakan ini berkaitan dengan undang-undang yang disahkan pada tahun 2024, yang memberikan dasar hukum bagi larangan aplikasi yang dianggap berisiko terhadap data pribadi warga negara AS.
Pemerintah AS telah lama menaruh perhatian pada TikTok, mengingat aplikasi ini digunakan oleh lebih dari 170 juta orang di Amerika Serikat. Pihak AS khawatir jika data pengguna TikTok bisa jatuh ke tangan pemerintah China, yang mungkin akan menggunakannya untuk tujuan yang tidak sesuai dengan kepentingan nasional AS. Oleh karena itu, pemerintah AS menginginkan agar TikTok dipisahkan dari ByteDance dan dijual kepada pembeli non-China.
Pekan lalu, beberapa laporan mengungkapkan bahwa perusahaan ekuitas swasta besar, Blackstone, sedang mempertimbangkan untuk berinvestasi dan menjadi pemegang saham minoritas dalam operasi TikTok di AS. Blackstone dikabarkan sedang berdiskusi dengan pemegang saham non-China ByteDance, seperti Susquehanna International Group dan General Atlantic, untuk berkolaborasi dan memberikan modal bagi penawaran bisnis TikTok di AS. Laporan ini mengindikasikan adanya upaya signifikan untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintahan Trump.
Dalam beberapa minggu terakhir, banyak kelompok investasi AS yang juga terlibat dalam negosiasi ini. Di antaranya adalah perusahaan modal ventura Andreessen Horowitz, yang juga sedang berdiskusi untuk berinvestasi di TikTok. Menurut laporan Financial Times, Andreessen Horowitz sedang menjajaki kemungkinan untuk berinvestasi dalam upaya yang dipimpin oleh Oracle dan investor-investor lainnya untuk mengambil alih operasi TikTok di AS, serta memisahkannya dari ByteDance. Pembicaraan ini menjadi bagian dari proses panjang yang dipimpin oleh pemerintah AS untuk memastikan bahwa TikTok dapat beroperasi secara independen tanpa pengaruh dari China.
Pada Minggu sebelumnya, Presiden Trump sendiri menyatakan bahwa kesepakatan untuk menjual TikTok kepada perusahaan non-China akan tercapai sebelum tenggat waktu 5 April. Pernyataan ini menambah ketegangan menjelang hari-hari terakhir negosiasi, karena jika kesepakatan tidak tercapai dalam waktu yang telah ditentukan, aplikasi tersebut bisa saja diblokir di seluruh wilayah AS.
Pembicaraan mengenai masa depan TikTok ini mencerminkan ketegangan yang semakin meningkat antara AS dan China, yang mencakup berbagai bidang, mulai dari perdagangan hingga teknologi. Aplikasi seperti TikTok, yang telah menjadi fenomena global, kini menjadi bagian dari konflik geopolitik yang lebih besar. Bagi AS, langkah ini tidak hanya soal keamanan data, tetapi juga terkait dengan dominasi ekonomi dan pengaruh teknologi di dunia.
Pemerintah AS melalui Gedung Putih telah menghubungi empat kelompok investor yang berbeda, tetapi identitas mereka tidak diungkapkan. Hal ini menunjukkan bahwa berbagai pihak berusaha agar TikTok dapat tetap beroperasi di AS tanpa melibatkan pihak China. Proses ini bahkan hampir mirip dengan lelang besar, di mana Vance, yang merupakan Wakil Presiden AS, bertindak sebagai penyelenggara untuk memastikan bahwa kesepakatan yang dicapai akan menguntungkan bagi keamanan nasional AS.