Lembaga Pemerintah Diserang Hacker, Infrastruktur Digital Kita Ternyata Rapuh? Kenapa?

Tampang.com | Dalam tiga bulan terakhir, sejumlah lembaga pemerintah Indonesia kembali mengalami gangguan akibat serangan siber. Situs kementerian diretas, data pegawai bocor, dan sistem informasi publik lumpuh. Peristiwa ini memicu kekhawatiran besar terhadap kesiapan dan ketangguhan infrastruktur digital nasional.

Tak hanya berdampak pada reputasi, serangan ini juga berisiko mengancam data sensitif warga negara dan merusak kepercayaan publik terhadap kemampuan negara dalam melindungi informasi.

Kejadian Berulang, Tanda Lemahnya Sistem

Beberapa serangan terbaru menargetkan sistem internal di instansi strategis seperti kementerian keuangan, kementerian pendidikan, dan dinas kependudukan. Modusnya beragam: mulai dari ransomware, serangan DDoS, hingga eksploitasi celah keamanan server yang tak diperbarui.

“Kalau ini terus terjadi, kita bisa menyimpulkan sistem keamanan kita memang belum punya ketahanan siber yang kuat,” kata Teguh Aprianto, pakar keamanan siber.

Ia menambahkan bahwa pola serangan yang mirip menunjukkan para pelaku dengan mudah mengenali titik-titik lemah yang tak kunjung dibenahi.

Tidak Ada Transparansi, Tidak Ada Evaluasi

Ironisnya, tidak semua lembaga yang terkena serangan mau terbuka kepada publik. Banyak yang memilih diam atau memberikan penjelasan seadanya. Hal ini membuat masyarakat kesulitan mengetahui skala ancaman sebenarnya dan memperparah kesan lemahnya kesiapan digital negara.

“Jika tidak transparan, maka pembelajaran dan perbaikan akan sulit dilakukan. Kita seperti menambal ban bocor tanpa tahu posisi kebocorannya,” ujar Teguh.

Langkah Strategis yang Dibutuhkan

Pakar keamanan siber dan praktisi digital menyarankan agar pemerintah segera:



Menyiapkan audit rutin terhadap sistem digital di instansi publik


Meningkatkan literasi keamanan digital di kalangan ASN


Membentuk pusat krisis siber nasional yang aktif dan responsif


Melibatkan komunitas white-hat hacker untuk uji sistem secara berkala



Perlindungan Data Adalah Tanggung Jawab Negara

Di era digital, serangan siber bukan lagi kemungkinan, tapi keniscayaan. Yang dibutuhkan bukan hanya infrastruktur digital yang modern, tapi juga pola pikir keamanan yang menyeluruh dan berkelanjutan. Tanpa itu, Indonesia akan terus menjadi sasaran empuk serangan, bukan pelindung rakyatnya.