Kominfo Menolak Rencana Akuisisi Bukalapak oleh Temu

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dengan tegas menolak rencana perusahaan asal China, Temu, untuk melakukan akuisisi terhadap perusahaan e-commerce lokal terkemuka, Bukalapak.com Tbk (BUKA).

Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi menegaskan penolakan tersebut dalam sebuah acara di Jakarta pada Selasa (8/10/2024). Beliau mengungkapkan kekhawatiran bahwa model bisnis Temu dapat menghancurkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia.

Menurut Budi, pemerintah berkomitmen untuk melindungi UMKM dari persaingan yang tidak sehat, terutama dari perusahaan asing dengan model bisnis direct to customer (D2C) yang dapat merugikan UMKM lokal.

Sejak tahun 2022, Temu telah beberapa kali mencoba untuk memasuki pasar Indonesia. Namun, upaya tersebut selalu dihadang oleh pemerintah, yang menganggapnya sebagai ancaman bagi UMKM lokal.

Adanya rumor bahwa Temu sedang mencari cara untuk masuk ke Indonesia melalui akuisisi Bukalapak, membuat saham perusahaan e-commerce tersebut mengalami lonjakan signifikan pada hari Senin. Saham Bukalapak tercatat naik sebesar 3 poin atau setara dengan 2,08%, mencapai level Rp147 per saham. Kenaikan ini terus berlanjut hingga pukul 13.45.

Menurut laporan terbaru, pemerintah terus memantau perkembangan ini dengan serius. Beberapa pejabat tinggi di Kemenkominfo menyatakan bahwa rencana akuisisi Temu terhadap Bukalapak membutuhkan penilaian yang cermat dari berbagai sudut pandang.

Selain itu, pemerintah juga sedang mempertimbangkan langkah-langkah strategis yang dapat diambil guna menjaga keberlangsungan UMKM dalam menghadapi persaingan global pada era ekonomi digital saat ini.

Berdasarkan data yang dikumpulkan, penetrasi usaha e-commerce asing di Indonesia telah meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Namun, pertumbuhan ini juga menimbulkan kekhawatiran akan potensi dominasi perusahaan asing terhadap pelaku usaha lokal.

Kondisi ini menuntut pemerintah untuk membentuk regulasi yang efektif guna melindungi UMKM dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. 

Terkait hal ini, Kemenkominfo akan terus berkomunikasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat umum, untuk menemukan solusi yang seimbang dan berkelanjutan.

Budi juga menekankan pentingnya untuk tidak hanya melindungi UMKM dari ancaman asing, tetapi juga memperkuat daya saing UMKM dalam menghadapi situasi global saat ini. Hal ini membutuhkan kerja sama antara pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan seluruh elemen masyarakat untuk menciptakan lingkungan usaha yang sehat dan berkelanjutan.

Sebagai negara berkembang dengan ekonomi yang terbuka, Indonesia harus mampu menghadapi persaingan global dengan meningkatkan inovasi dan daya saing UMKM, tanpa harus mengorbankan keberlangsungan ekonomi lokal.

Dalam konteks ini, pemerintah juga akan terus mendorong pengembangan platform e-commerce lokal yang mampu bersaing secara sehat dan inovatif. Hal ini dianggap penting untuk menjaga keberlangsungan usaha UMKM, tanpa menutup kemungkinan adanya kerja sama dengan perusahaan asing yang sesuai dengan kepentingan nasional.