Kisah Mesra Mark Zuckerberg dan Donald Trump: Perubahan Kebijakan Meta Menyambut Era Baru

Hubungan antara CEO Meta, Mark Zuckerberg, dan Presiden Amerika Serikat (AS) yang akan datang, Donald Trump, tampaknya semakin erat belakangan ini. Keduanya dilaporkan telah bertemu di Mar-A-Lago, Florida, dalam sebuah pertemuan yang menjadi sorotan publik.

Berita mengenai pertemuan ini pertama kali dilaporkan oleh situs Semafor, yang mengutip sumber yang mengetahui kejadian tersebut. Namun, baik tim transisi Trump maupun pihak Meta belum memberikan tanggapan resmi atas permintaan komentar dari Reuters mengenai pertemuan ini, yang dilaporkan pada Minggu (12/1/2025).

Pertemuan ini terjadi menjelang pelantikan Donald Trump sebagai Presiden AS pada 20 Januari 2025. Momen ini sekaligus bertepatan dengan serangkaian perubahan signifikan yang terjadi di dalam Meta, perusahaan yang dipimpin oleh Zuckerberg.

Baru-baru ini, Meta membuat keputusan yang cukup mengejutkan dengan menghapus program cek fakta yang sebelumnya diterapkan di platform media sosialnya, seperti Facebook, Instagram, dan Threads. Keputusan ini dianggap sebagai kebijakan paling drastis yang diambil oleh perusahaan dalam beberapa tahun terakhir.

Zuckerberg menjelaskan bahwa keputusan untuk menghapus program cek fakta itu didorong oleh banyaknya kesalahan dan tingkat sensor yang terlalu tinggi dalam platform.

"Kami mencapai titik di mana terlalu banyak kesalahan dan terlalu banyak sensor. Ini saatnya untuk kembali ke akar, yaitu kebebasan berekspresi," ungkap Zuckerberg dalam sebuah pernyataan. Pernyataan ini menandakan perubahan besar dalam pendekatan Meta terhadap kebebasan berbicara di platform-platform mereka.

Sistem cek fakta yang sebelumnya ada di Instagram, Facebook, dan Threads kini akan digantikan dengan sistem catatan komunitas yang lebih mirip dengan pendekatan yang diterapkan oleh platform media sosial X.

Langkah ini diambil oleh Meta sebagai bagian dari upaya untuk menciptakan suasana yang lebih terbuka bagi penggunanya. Meskipun perubahan kebijakan ini berlaku di wilayah AS, Meta belum mengumumkan apakah mereka akan menerapkan kebijakan yang sama untuk pasar lain, seperti Uni Eropa.

Uni Eropa sendiri memiliki regulasi yang ketat mengenai pengelolaan konten online melalui Digital Services Act yang mulai berlaku pada 2023. Regulasi ini mengharuskan perusahaan-perusahaan media sosial besar untuk menangani konten yang ilegal atau berisiko terhadap keamanan publik.

Jika perusahaan gagal untuk memenuhi kewajiban tersebut, mereka akan dikenakan denda yang besar, yakni mencapai 6% dari pendapatan global mereka. Oleh karena itu, kebijakan baru yang diterapkan Meta ini kemungkinan akan dipengaruhi oleh peraturan-peraturan yang berlaku di masing-masing wilayah, termasuk di Eropa.

Trump, yang selama ini dikenal dengan pandangannya yang tegas terhadap kebijakan teknologi, menyambut baik perubahan yang dilakukan oleh Meta ini. Ia memuji Zuckerberg, menyebutnya sebagai sosok yang sangat mengesankan.

Ucapan ini cukup berbeda dengan pernyataan Trump beberapa waktu lalu, ketika ia mengancam akan memenjarakan Zuckerberg atas masalah kebijakan di Meta, terutama terkait dugaan pengaruh platform terhadap pemilihan umum.

Bahkan Trump sebelumnya menuduh Zuckerberg dan Meta memiliki hubungan yang tidak transparan dengan pemerintah China dan negara-negara lain, yang dianggap dapat memengaruhi kebebasan berbicara di platform tersebut.

Tampaknya, perubahan kebijakan yang dilakukan oleh Meta ini, terutama dalam hal penghapusan program cek fakta dan penggantinya dengan sistem catatan komunitas, merupakan respons terhadap kritik yang selama ini muncul, baik dari para pengguna maupun dari tokoh politik seperti Trump.

Dengan menghapus program cek fakta, Meta berharap dapat menciptakan suasana yang lebih bebas dan terbuka, di mana pengguna memiliki lebih banyak kebebasan untuk berbicara tanpa merasa tercekik oleh kebijakan sensor yang ketat.

Beberapa pihak melihat langkah ini sebagai upaya Meta untuk memperbaiki citra mereka yang sempat tercoreng karena berbagai kontroversi, termasuk dugaan manipulasi informasi dan keterlibatan dalam masalah pemilihan umum.

Dengan mengganti program cek fakta dengan sistem yang lebih ringan, Meta berusaha menunjukkan bahwa mereka mendukung kebebasan berekspresi dan memberikan ruang bagi pengguna untuk lebih aktif dalam berbicara tanpa merasa takut disensor.

Namun, meskipun kebijakan baru ini disambut positif oleh Trump, masih ada pertanyaan tentang apakah perubahan ini akan cukup untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi Meta dalam beberapa tahun terakhir.

Kritik terhadap kebijakan Meta terkait penghapusan cek fakta ini kemungkinan akan datang dari berbagai pihak, terutama dari mereka yang khawatir bahwa kebebasan berbicara yang lebih terbuka dapat menyebabkan penyebaran informasi yang salah atau berbahaya.

Di sisi lain, kebijakan ini juga bisa menjadi upaya untuk menanggapi peraturan-peraturan yang semakin ketat, terutama di wilayah Eropa. Dengan regulasi yang semakin ketat terkait pengelolaan konten, Meta harus menyeimbangkan antara kebebasan berbicara dan kewajiban untuk menangani konten berisiko.

Langkah penggantian program cek fakta dengan sistem catatan komunitas ini bisa jadi merupakan langkah pertama Meta untuk menghadapi tantangan hukum dan regulasi yang semakin kompleks.

Tentu saja, perubahan kebijakan ini juga akan mempengaruhi cara pengguna berinteraksi di platform Meta. Masyarakat akan memiliki kesempatan lebih banyak untuk berpartisipasi dalam diskusi tanpa khawatir tentang adanya sensor atau penilaian dari pihak ketiga. Namun, ini juga bisa memunculkan tantangan baru terkait penyebaran informasi yang tidak terverifikasi atau hoaks yang sulit dibedakan dari informasi yang sah.

Dengan latar belakang kebijakan ini, Meta dan Trump tampaknya semakin terhubung dalam visi yang serupa mengenai kebebasan berbicara di platform digital. Ke depan, kita akan melihat apakah kebijakan ini akan berhasil membawa perubahan positif bagi Meta dan apakah itu akan mempengaruhi hubungan antara perusahaan teknologi besar dan pemerintah AS yang semakin tegang terkait isu kebebasan berbicara, pengaruh luar negeri, dan regulasi media sosial.