Kanada Putus Kontrak dengan Starlink! Apa yang Sebenarnya Terjadi?

Kanada resmi mencabut lisensi Starlink dan bahkan membatalkan kontraknya di Ontario, provinsi terbesar di negara tersebut. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap kebijakan tarif layanan di Kanada yang diumumkan oleh Donald Trump.

Kontrak yang awalnya ditandatangani pada November lalu bertujuan untuk menghadirkan akses internet satelit berkecepatan tinggi bagi sekitar 15.000 rumah dan bisnis di daerah terpencil, pedesaan, serta wilayah utara Kanada. Layanan ini seharusnya mulai berjalan pada Juni 2025. Namun, keputusan terbaru dari pemerintah Ontario membatalkan seluruh kesepakatan.

Pernyataan tegas datang dari Perdana Menteri Ontario, Doug Ford, yang mengumumkan pembatalan kontrak melalui unggahan di platform X. Ford menegaskan bahwa Ontario tidak akan bekerja sama dengan pihak yang dianggap merugikan ekonomi negaranya.

"Dengan keputusan ini, Ontario tidak akan berbisnis dengan perusahaan yang berpotensi merusak ekonomi kami," tegas Ford, seperti dikutip dari The Guardian, Rabu (5/2/2025).

Keputusan Ford diperkirakan akan berdampak besar pada perekonomian Amerika Serikat. Ia memperingatkan bahwa perusahaan-perusahaan AS bisa kehilangan puluhan miliar dolar dari potensi pendapatan akibat kebijakan baru Ontario ini.

Kesepakatan yang batal ini awalnya bernilai USD 68,5 juta atau sekitar Rp1,1 triliun. Namun, Ford menegaskan bahwa tanggung jawab penuh atas situasi ini ada di tangan mantan Presiden AS, Donald Trump.

“Mereka hanya bisa menyalahkan Presiden Trump,” kata Ford.

Lebih lanjut, Ford juga menyebut bahwa Kanada akan mengambil langkah tegas dengan melarang perusahaan-perusahaan AS mendapatkan kontrak di tingkat provinsi hingga kebijakan tarif baru dicabut.

Tindakan Ford ini merupakan bagian dari respons keras pemerintah Kanada terhadap keputusan Trump yang menetapkan tarif tinggi terhadap barang impor dari Kanada, Meksiko, dan China.

Pada akhir pekan lalu, Trump mengumumkan kebijakan tarif baru yang mencakup tarif 25% pada barang dari Kanada dan Meksiko, serta 10% pada barang impor dari China.

Kebijakan ini memicu reaksi keras di berbagai sektor ekonomi, dengan pemerintah Kanada mengambil langkah-langkah strategis untuk melindungi kepentingan nasionalnya.