Instagram @Muslim Diblokir di India: Konten Agama atau Alat Politik?

Ketegangan antara India dan Pakistan kembali meningkat, dan kini konflik tersebut tampaknya mulai menjalar ke dunia digital. Baru-baru ini, akun Instagram populer yang fokus menyuarakan berita dan isu-isu Muslim global, yakni @Muslim, dilaporkan tidak bisa diakses oleh pengguna di India. Pemblokiran ini dilakukan di tengah panasnya situasi geopolitik kedua negara.

Menurut laporan dari AFP, para pengguna Instagram di India yang mencoba mengakses akun @Muslim langsung disambut dengan pemberitahuan dari Meta yang menyatakan bahwa akun tersebut telah diblokir atas dasar permintaan hukum lokal. Pesan tersebut berbunyi: “Akun tidak tersedia di India. Ini karena kami mematuhi permintaan hukum membatasi konten ini.” Notifikasi ini langsung memicu gelombang reaksi dari para pengikut akun tersebut, khususnya dari komunitas Muslim di India.

Pendiri dan pemimpin redaksi akun @Muslim, Ameer Al-Khatahtbeh, membenarkan kabar tersebut. Ia menyebutkan bahwa pihaknya telah menerima ratusan pesan dan email dari pengikut di India yang melaporkan ketidakmampuan mereka untuk mengakses konten yang selama ini menjadi sumber berita utama tentang isu-isu Muslim global. Dalam pernyataannya, Ameer mengatakan, “Saya menerima ratusan pesan, email, dan komentar dari pengikut kami di India. Mereka tidak bisa mengakses akun kami.” Ia juga dengan tegas menuduh tindakan ini sebagai bentuk penyensoran oleh pemerintah India, yang kemudian diakomodasi oleh Meta sebagai perusahaan induk Instagram.

Meskipun pemblokiran ini menimbulkan kehebohan besar, Meta sendiri memilih tidak memberikan komentar resmi. Juru bicara perusahaan hanya mengarahkan wartawan pada laman kebijakan Meta, yang menyebutkan bahwa platform mereka kadang-kadang memang melakukan pembatasan akses konten apabila ada permintaan resmi dari pemerintah suatu negara. Hal ini biasanya dilakukan ketika konten dianggap bertentangan dengan hukum setempat.

Jika merujuk pada laman kebijakan tersebut, Meta menyatakan bahwa mereka dapat membatasi konten berdasarkan hukum nasional apabila dianggap melanggar peraturan tertentu, seperti ujaran kebencian, provokasi kekerasan, atau hal-hal lain yang dianggap sensitif secara politik dan sosial.

Namun, dalam kasus ini, banyak pihak mempertanyakan alasan konkret di balik pemblokiran akun @Muslim. Selama ini, akun tersebut dikenal luas karena membagikan berita, opini, dan edukasi seputar isu-isu Muslim secara global, termasuk Palestina, Islamofobia, hingga konflik di Timur Tengah. Beberapa analis menyebut bahwa keputusan India untuk memblokir akun ini bukanlah semata persoalan hukum konten, tetapi bisa juga dipengaruhi oleh tensi politik dan ideologis yang semakin tajam antara kelompok nasionalis Hindu dan komunitas Muslim.

Pemblokiran ini juga terjadi bertepatan dengan memuncaknya ketegangan militer antara India dan Pakistan, dua negara tetangga yang memiliki sejarah panjang konflik, termasuk soal Kashmir yang menjadi wilayah sengketa. Laporan terbaru menyebutkan bahwa kedua negara terlibat dalam baku tembak artileri berat di sepanjang perbatasan. Konflik ini dipicu oleh serangan rudal mematikan dari India ke wilayah Pakistan, yang menewaskan sedikitnya 43 orang.

Di tengah situasi geopolitik yang penuh tekanan ini, pemblokiran terhadap akun-akun media independen seperti @Muslim menimbulkan kekhawatiran tersendiri. Beberapa pengamat melihat bahwa tindakan semacam ini bisa menjadi bagian dari strategi pengendalian narasi publik yang dilakukan oleh pemerintah di masa konflik. Dengan membatasi akses masyarakat terhadap sumber informasi alternatif, negara bisa lebih leluasa menyebarkan versi narasi mereka sendiri kepada publik.

Namun, bagi banyak warga sipil, terutama komunitas Muslim di India, langkah ini dianggap sebagai bentuk pembungkaman dan diskriminasi digital. Mereka merasa tidak hanya dikucilkan secara sosial dan politik, tetapi juga dihalangi untuk mendapatkan akses informasi yang merepresentasikan suara dan kepentingan mereka.

Di sisi lain, Meta sebagai perusahaan teknologi global juga mendapat tekanan dari berbagai arah. Di satu sisi, mereka harus tunduk pada regulasi lokal dari negara tempat mereka beroperasi. Di sisi lain, mereka juga bertanggung jawab menjaga prinsip-prinsip kebebasan berekspresi dan hak atas informasi, yang menjadi fondasi utama platform sosial media.

Kejadian ini mencerminkan betapa kompleksnya lanskap digital di tengah konflik geopolitik. Platform seperti Instagram, yang awalnya hanya dianggap sebagai ruang berbagi foto dan video, kini telah menjadi arena penting dalam perang narasi dan pengaruh. Pemerintah, media, dan masyarakat sipil semuanya berlomba-lomba menguasai panggung digital untuk memperkuat posisi mereka.

Kasus pemblokiran akun @Muslim di India bisa menjadi studi kasus penting tentang batas antara kepatuhan hukum dan kebebasan sipil di era digital. Apakah pemerintah berhak membatasi akses konten atas dasar keamanan nasional? Atau justru tindakan semacam ini membahayakan prinsip demokrasi dan kebebasan informasi?

Yang pasti, insiden ini menyoroti pentingnya transparansi platform digital seperti Meta dalam menangani permintaan pemerintah. Dalam dunia yang semakin terhubung secara digital, keputusan semacam ini tidak hanya berdampak secara lokal, tetapi juga berpotensi menimbulkan gelombang reaksi global.