Heboh! Pengguna Instagram Tuduh Meta Paksa Follow Akun Donald Trump, Apa Kata Meta?

Pengguna Instagram di Amerika Serikat baru-baru ini dikejutkan dengan tuduhan bahwa Meta, perusahaan induk Instagram, memaksa mereka untuk mengikuti akun media sosial mantan Presiden Donald Trump. Tuduhan ini menciptakan kehebohan di dunia maya, mendorong pihak Meta untuk segera memberikan klarifikasi.

Melalui akun Threads resmi mereka, juru bicara Meta menjelaskan bahwa Instagram, Threads, dan Facebook tidak pernah memaksa penggunanya untuk mengikuti akun milik Donald Trump. Konten yang muncul di timeline pengguna, menurut mereka, berasal dari akun resmi seperti @POTUS, @VP, dan @FLOTUS. Akun-akun ini dikelola oleh Gedung Putih dan isinya diperbarui sesuai dengan pergantian pemerintahan.

Juru bicara Meta, Andy Stone, menegaskan bahwa akun-akun tersebut tidak secara otomatis menjadi milik Donald Trump. "Akun-akun resmi Facebook atau Instagram Presiden, Wakil Presiden, maupun Ibu Negara dikelola oleh Gedung Putih. Ketika terjadi pergantian pemerintahan, konten yang ada di dalamnya akan berubah sesuai dengan administrasi yang baru," jelas Stone, seperti dikutip oleh CNBC International, Kamis (23/1/2025).

Mengapa Pengguna Tetap Mengikuti Akun Pemerintahan?

Bagi pengguna yang sebelumnya telah mengikuti akun-akun pemerintahan ini, mereka secara otomatis akan tetap menjadi pengikut ketika kepemimpinan baru mengambil alih. Misalnya, pengguna yang mengikuti akun @WhiteHouse di masa pemerintahan sebelumnya akan terus menjadi pengikut akun tersebut meskipun konten dan admin berubah sesuai dengan pemerintahan baru.

Kebijakan ini sejatinya sudah diberlakukan sejak masa kepemimpinan Presiden Barrack Obama. Di bawah pemerintahan Obama, transisi kepemilikan akun media sosial Gedung Putih dirancang untuk memastikan kesinambungan komunikasi dengan publik. Dalam sebuah blog resmi Gedung Putih yang diterbitkan sebelum Pemilu 2016, kebijakan ini dijelaskan secara rinci.

Menurut blog tersebut, pemerintahan baru akan mengambil alih nama akun, URL, dan pengikut akun resmi seperti @WhiteHouse di Instagram dan Facebook. Namun, seluruh konten dari administrasi sebelumnya akan dipindahkan ke arsip terpisah. Sebagai contoh, arsip konten Gedung Putih era Obama dapat diakses di Instagram.com/ObamaWhiteHouse dan Facebook.com/ObamaWhiteHouse. Sementara itu, unggahan dari pemerintahan Joe Biden dan Kamala Harris dipindahkan ke akun arsip seperti @potus46archive, @vp46archive, dan @fotus46archive.

Kontroversi dan Hubungan Zuckerberg-Trump

Namun, kemarahan pengguna terhadap akun-akun resmi pemerintahan ini tampaknya bukan hanya disebabkan oleh transisi kebijakan akun media sosial. Banyak yang menduga bahwa hal ini berkaitan dengan kedekatan antara CEO Meta, Mark Zuckerberg, dan Donald Trump.

Diketahui, Zuckerberg menyumbang dana sebesar US$ 1 juta untuk pelantikan Trump dan bahkan menghadiri acara tersebut secara langsung. Selain itu, beberapa kebijakan Meta, seperti pengangkatan Joel Kaplan—mantan petinggi partai pendukung Trump—sebagai kepala kebijakan publik, memunculkan spekulasi tentang keberpihakan Meta terhadap mantan Presiden tersebut.

Tak hanya itu, Meta juga menutup program pengecekan fakta oleh pihak ketiga di Amerika Serikat dan mengakhiri kebijakan kesetaraan di perusahaan. Langkah-langkah ini menambah panjang daftar kritik yang ditujukan kepada Meta, terutama terkait bagaimana platform mereka menangani konten politik dan informasi publik.

Reaksi Pengguna

Kemarahan publik tidak bisa dianggap sepele. Banyak pengguna merasa bahwa tindakan Meta, baik disengaja maupun tidak, memengaruhi pengalaman mereka di media sosial. Mereka menuding bahwa algoritma Meta didesain untuk mendukung pihak-pihak tertentu. Tuduhan semacam ini bukan kali pertama muncul, karena Meta sebelumnya juga pernah mendapat kritik serupa dalam kasus lain yang melibatkan konten politik.

Di sisi lain, Meta bersikeras bahwa kebijakan mereka transparan dan sesuai dengan standar internasional. Andy Stone menjelaskan bahwa perubahan konten pada akun-akun resmi pemerintahan adalah prosedur standar yang sudah diatur sejak lama. Namun, tampaknya penjelasan ini belum cukup meredakan kemarahan sebagian pengguna di Amerika Serikat.