Harta Karun RI Harus Dijaga, Indosat Minta Ini ke Pemerintah

Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) mengajukan tiga permintaan kepada pemerintah terkait kecerdasan buatan (AI) dan data di Indonesia. Vikram Sinha, President Director and CEO Indosat Ooredoo, mengungkapkan bahwa pertama-tama IOH ingin membangun pondasi AI yang berdaulat.

Menurut Vikram, data merupakan sumber daya alam yang harus dilindungi dan dijaga. Hal ini perlu dukungan, kebijakan, dan insentif untuk memastikan pemain industri tersebut dapat menjalankan tugas mereka.

Vikram mengungkapkan, "Kita harus memahami bahwa data adalah sumber daya alam. Kita harus melindungi dan melestarikan data, warisan, dan budaya kita". Hal ini disampaikan oleh Vikram saat acara Indonesia AI Day di Jakarta pada Kamis (14/11/204). "Dan harus ada dukungan, kebijakan, produktivitas, dan insentif yang tepat untuk memastikan bahwa kita dapat melakukannya," tambahnya.

Selain itu, kemitraan dalam bidang kecerdasan buatan perlu dipercepat antara pihak swasta dan publik. Dan yang tak kalah pentingnya, keefektifan kecerdasan buatan tidak terlepas dari sumber daya manusia, yang merupakan bagian dari investasi yang mampu membuka potensi penuh kecerdasan buatan.

Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) perlu memastikan bahwa kecerdasan buatan yang dikembangkan di Indonesia dapat beroperasi secara mandiri, sesuai dengan kebutuhan lokal, dan tentunya sesuai dengan regulasi yang berlaku di Indonesia. Keamanan data juga menjadi hal yang penting dalam pengembangan AI, sehingga diperlukan insentif dan kebijakan yang mendukung upaya perlindungan data.

Selain itu, kemitraan antara pihak swasta dan publik perlu diperkuat untuk meningkatkan pengembangan kecerdasan buatan di Indonesia. IOH juga menyoroti pentingnya investasi dalam sumber daya manusia yang berkualitas dalam bidang kecerdasan buatan, karena hal ini akan memastikan bahwa kemajuan teknologi dan inovasi AI di Indonesia dapat terus berkembang.

Dalam konteks ini, Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) berharap pemerintah dapat memberikan dukungan yang konkret dalam hal kebijakan, insentif, dan kerangka regulasi yang memungkinkan pengembangan kecerdasan buatan yang berkelanjutan.

Salah satu elemen kunci dalam upaya pengembangan kecerdasan buatan adalah perlindungan data. Tanpa perlindungan yang memadai, penggunaan data untuk keperluan kecerdasan buatan dapat menimbulkan risiko keamanan dan privasi. Oleh karena itu, pemerintah perlu melibatkan para pemangku kepentingan untuk mengembangkan kerangka regulasi yang memadai dan memberikan dukungan insentif bagi pihak-pihak yang aktif melindungi data.

Dalam mengembangkan kecerdasan buatan, kemitraan antara pihak swasta dan publik juga menjadi hal yang penting. Kolaborasi antara perusahaan teknologi dengan pemerintah dan lembaga akademis dapat mempercepat perkembangan kecerdasan buatan di Indonesia. Dukungan pemerintah dalam bentuk kebijakan dan regulasi yang memadai sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kolaborasi tersebut.

Keseimbangan antara keberlangsungan bisnis dan perlindungan data dan kepentingan masyarakat perlu dijaga dengan baik. Perlindungan data bukan hanya tanggung jawab perusahaan atau pemerintah saja, namun merupakan tanggung jawab bersama untuk menciptakan lingkungan digital yang aman dan terpercaya.