GovTech Dorong Transformasi Digital: BI dan BPS Siap Perkuat Kebijakan Ekonomi

Dewan Ekonomi Nasional (DEN) telah mengadakan pertemuan penting dengan Bank Indonesia (BI) dan Badan Pusat Statistik (BPS) baru-baru ini. Dalam diskusi ini, mereka membahas implementasi GovTech, sebuah inisiatif yang dirancang untuk meningkatkan ketepatan kebijakan, efisiensi layanan publik, serta optimalisasi penerimaan negara. Keberhasilan inisiatif ini sangat bergantung pada transformasi digital yang diharapkan dapat menjangkau semua aspek pelayanan publik.

Ketua DEN, Luhut Binsar Pandjaitan, menjelaskan bahwa Bank Indonesia menyimpan potensi besar dalam memberikan data yang bermanfaat untuk peningkatan ketepatan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Melalui data transaksi yang dihasilkan oleh sistem keuangan digital, BI dapat secara signifikan memperkaya Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). 

“Pemanfaatan data ini memungkinkan kita untuk meningkatkan ketepatan kebijakan, terutama dalam hal distribusi subsidi dan bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan,” jelas Luhut dalam keterangan persnya pada Jumat, 28 Februari 2025.

Dengan adanya inisiatif ini, diharapkan langkah percepatan transformasi digital tidak hanya berhenti sampai di situ. Luhut menambahkan bahwa GovTech bukan sekadar soal penerapan teknologi, tetapi juga menyangkut dampak yang lebih luas dari penggunaannya. Salah satu dampak penting tersebut adalah peningkatan kepatuhan pajak. Luhut menegaskan bahwa tantangan besar dalam meningkatkan penerimaan negara terletak pada kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. 

“Dapat dikatakan, salah satu tantangan terbesar dalam konteks ini adalah bagaimana kita mendorong masyarakat untuk lebih patuh membayar pajak. Dengan memanfaatkan GovTech, kita dapat menciptakan sistem yang lebih transparan dan akurat, yang tentunya berbasis data dan otomatisasi. Dengan cara ini, potensi penerimaan pajak bisa meningkat secara signifikan,” ucapnya lagi.

Luhut menjelaskan bahwa dengan penerimaan pajak yang optimal, pemerintah akan dapat mendanai berbagai program pembangunan yang vital, mulai dari sektor infrastruktur, pendidikan, hingga layanan kesehatan. Hasilnya, ini akan memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian tujuan pemerintah dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang diinginkan, yakni hingga 8%. 

Sistem yang terintegrasi dengan baik berpotensi besar untuk memperkuat fondasi ekonomi negara. Penggunaan teknologi dalam pengumpulan dan pengolahan data akan menghasilkan informasi yang lebih akurat. Hal ini tidak hanya memberikan manfaat bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran, tetapi juga bagi masyarakat itu sendiri. Ketika data disajikan dengan baik, masyarakat akan lebih mudah memahami alokasi anggaran negara dan bagaimana pajak yang mereka bayarkan digunakan untuk kesejahteraan umum.

Dalam konteks ini, Luhut juga menyinggung tentang pentingnya literasi digital di kalangan masyarakat. Sebuah sistem teknologi yang canggih tidak akan memberikan manfaat jika masyarakat tidak memiliki pemahaman yang baik terhadap cara kerjanya.

Oleh karena itu, program edukasi dan pelatihan seputar teknologi informasi dan komunikasi sangat penting untuk dilakukan. Ini akan memastikan bahwa semua lapisan masyarakat dapat beradaptasi dan mengoptimalkan penggunaan GovTech.

Dalam diskusi ini juga terungkap bahwa keterlibatan sektor swasta sangat krusial. Dengan kolaborasi yang baik antara pemerintah dan sektor swasta, kemungkinan keberhasilan dalam implementasi GovTech akan semakin besar.

Sektor swasta, khususnya perusahaan teknologi, dapat memberikan dukungan dalam hal inovasi dan solusi teknologi yang lebih efisien. Kerjasama ini sangat penting agar pemerintah dapat menciptakan ekosistem yang mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak.

Sebagai bagian dari langkah strategis, Luhut juga menyarankan agar dilakukan penelitian dan pengumpulan data yang lebih mendalam terkait pola perilaku masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak. Dengan memahami perilaku ini, pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang lebih responsif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Ini penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan yang ada, serta mendorong mereka untuk berkontribusi lebih banyak kepada negara.

Lebih lanjut, Luhut menjelaskan bahwa adopsi GovTech juga dapat mengurangi biaya operasional pemerintah dalam pengelolaan pajak. Dengan sistem otomatis dan berbasis data, proses pengumpulan pajak menjadi lebih efisien. Hal ini dapat menghasilkan penghematan yang signifikan, yang kemudian bisa dialokasikan untuk sektor-sektor yang lebih produktif.

Ketika kita mengamati perkembangan teknologi yang begitu pesat, tidak dapat dipungkiri bahwa transformasi digital merupakan suatu keharusan bagi setiap negara yang ingin bersaing secara global. Dalam konteks Indonesia, adopsi GovTech dapat menjadi salah satu pilar utama untuk pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Pemanfaatan teknologi akan meningkatkan daya saing Indonesia di pasar internasional, sekaligus mengoptimalkan semua sumber daya yang dimiliki.

Luhut menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa GovTech bukan hanya sekadar inovasi, tetapi merupakan langkah untuk membangun pemerintahan yang lebih efisien, inklusif, dan fokus pada hasil nyata. Ini adalah komitmen untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi bangsa, di mana setiap elemen masyarakat dapat berkontribusi dan mendapatkan manfaat dari kemajuan teknologi yang ada.