Elon Musk Sebut Pemerintah Australia Fasis, Ternyata Ini Akar Masalahnya

Elon Musk, sosok yang selalu menuai kontroversi dengan omongannya, kembali mencuri perhatian. Kali ini, miliarder yang juga pemilik platform media sosial X (dulunya Twitter) tersebut menyebut pemerintah Australia sebagai fasis. Hal ini terjadi setelah pemerintah Australia mengumumkan rencana aturan yang dapat mengenakan denda terhadap platform media sosial yang gagal mencegah penyebaran misinformasi.

Seiring dengan pemberlakuan rencana aturan tersebut, Elon Musk meresponsnya dengan menggunakan kata "fasis" di platform media sosialnya, X. Hal ini menimbulkan kontroversi besar dan mendapat tanggapan dari berbagai pihak.

Pemerintah Australia mempunyai rencana aturan yang akan mewajibkan platform teknologi, termasuk X, untuk mengatur kebijakan konkrit dalam mencegah penyebaran informasi yang tidak akurat. Jika aturan ini dilanggar, pemerintah berwenang untuk menetapkan denda sebesar 5% dari pendapatan global mereka. Selain itu, aturan tersebut juga memperkuat kewajiban platform internet untuk mengikuti peraturan yang berlaku di Australia.

Segera setelah Elon Musk mengeluarkan pernyataannya, Juru bicara Kementerian Komunikasi Australia, Michelle Rowland, menyatakan bahwa aturan tersebut bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan tanggung jawab platform kepada pengguna dan masyarakat Australia. Sementara itu, Menteri Layanan Pemerintah Australia, Bill Shorten, menilai bahwa Musk tengah menerapkan standar ganda terkait konsep kebebasan berpendapat.

Menyoal hal ini, Musk yang selama ini mengklaim sebagai pembela kebebasan berpendapat dihadapkan pada tuduhan bahwa sikapnya terhadap aturan pemerintah Australia menunjukkan keberpihakan yang tidak konsisten. Musk terkenal memegang teguh prinsip kebebasan berpendapat namun diduga mengubah pendiriannya saat kepentingan bisnis yang dimilikinya terancam.

Polemik ini semakin memperlihatkan ketegangan hubungan antara Elon Musk dengan pemerintah Australia. Pada bulan April sebelumnya, platform X telah diadili karena menentang perintah regulator siber untuk menghapus beberapa postingan terkait penikaman seorang uskup di Sydney.

Tak berhenti di situ, Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, bahkan tidak segan menyebut Elon Musk sebagai "miliarder yang sombong," menunjukkan betapa intens konflik ini. Sampai pada titik di mana regulator siber mencoba mencabut tuntutan terhadap X setelah terjadinya pertentangan di pengadilan federal.

Intinya, konflik antara Elon Musk dan pemerintah Australia jelas menunjukkan perbedaan pandangan yang mendasar tentang kebebasan berpendapat dan tanggung jawab platform media sosial. Masalah ini seolah menjadi cermin bagi persoalan global yang perlu dihadapi dengan bijaksana untuk menciptakan lingkungan bermedia yang seimbang antara kebebasan berpendapat dan tanggung jawab sosial.