DPR AS Pegang Transkrip Rahasia Soal Nasib TikTok
Tanggal: 13 Jul 2024 09:17 wib.
TikTok, sebuah platform media sosial yang saat ini sangat populer di seluruh dunia, termasuk di Amerika Serikat (AS), telah menjadi sorotan utama dalam perseteruan antara pemerintah AS dan perusahaan induknya, ByteDance. Perusahaan teknologi asal Tiongkok ini, yang memiliki kepemilikan atas TikTok, berusaha untuk tidak mematuhi aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah AS.
Dilaporkan bahwa mereka bahkan telah mengajukan tuntutan hukum untuk membatalkan aturan tersebut. Pemerintah AS, di bawah kepemimpinan Presiden Joe Biden, telah mengeluarkan aturan yang mewajibkan ByteDance untuk menjual saham mayoritas dari TikTok kepada perusahaan AS, jika tidak, aplikasi ini akan dilarang digunakan di AS.
Namun, perkembangan terbaru dalam kasus ini menunjukkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS telah melakukan rapat tertutup yang membahas ancaman yang ditimbulkan oleh TikTok. Transkrip rapat yang dilakukan pada bulan Maret lalu telah diserahkan ke Departemen Kehakiman AS. Permintaan salinan transkrip ini dikabarkan berasal dari pihak Departemen Kehakiman untuk membantu proses litigasi terkait kasus TikTok.
Ketua Komite Energi dan Perdagangan, Cathy McMorris Rodgers, telah menyatakan bahwa parlemen AS mendengarkan masalah bahaya yang terkait dengan aplikasi yang dikelola asing, termasuk TikTok, dari komunitas intelijen.
Menurutnya, platform-platform tersebut dianggap dapat mengeksploitasi dan menggunakan data pengguna AS sebagai senjata. Pernyataan tersebut meningkatkan kekhawatiran terhadap keamanan nasional, terutama setelah ditemukan bahwa China, melalui TikTok, dapat mengakses data jutaan pengguna AS dan bahkan memiliki potensi untuk mengontrol perangkat lunak di AS.
Dalam transkrip rapat Maret lalu, Departemen Kehakiman AS juga memastikan bahwa mereka berada dalam posisi hukum yang kuat dalam menghadapi ByteDance terkait kasus TikTok. Rapat tersebut menghasilkan pengarahan yang mencakup dokumen satu halaman mengenai dampak dari penggunaan TikTok. Dalam dokumen tersebut disebutkan bahwa TikTok memiliki potensi untuk menimbulkan masalah keamanan nasional yang serius dan perlu ditangani dengan tegas.