Donald Trump dan TikTok: Drama 75 Hari yang Mempertaruhkan Data, Bisnis, dan Lapangan Kerja

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali membuat langkah kontroversial dengan menandatangani perintah eksekutif untuk menunda pemblokiran TikTok selama 75 hari ke depan. Keputusan ini diumumkan hanya beberapa jam setelah dirinya resmi dilantik sebagai Presiden pada Senin (20/1). Meski demikian, Trump memberikan syarat penting: Amerika Serikat harus memiliki 50% saham di TikTok.

“Saya setuju, tetapi biarkan Amerika Serikat memiliki 50 persen saham TikTok,” kata Trump dalam pernyataannya yang dikutip dari USA Today pada Rabu (22/1/2025). Ia juga menambahkan bahwa akan ada banyak pihak yang berminat untuk menjadi penawar dalam usaha patungan (joint venture) ini.

TikTok dan Rencana Usaha Patungan

Dalam laporan yang dirilis oleh CNN, Trump secara terbuka menyarankan agar perusahaan Amerika membeli separuh saham TikTok untuk dijalankan bersama dengan ByteDance, pemilik TikTok asal China. Usaha patungan ini diharapkan dapat melunakkan aturan hukum yang saat ini mengharuskan TikTok diblokir di AS jika tidak dijual kepada pembeli dari Amerika atau negara sekutunya.

Trump berpendapat bahwa langkah ini tidak hanya menjadi solusi untuk menyelamatkan platform yang digunakan oleh 170 juta warga Amerika, tetapi juga menjaga lapangan pekerjaan di negara tersebut. "Kami tidak punya pilihan. Kami harus menyelamatkan banyak pekerjaan," ungkap Trump dalam sebuah rapat umum sebelum pelantikannya.

Namun, Trump menegaskan bahwa AS tidak akan membiarkan bisnisnya jatuh ke tangan China atau pihak asing lainnya. “Kami tidak ingin memberikan bisnis kami kepada China. Kami tidak ingin memberikan bisnis kami kepada orang lain,” tegasnya.

Alasan Keamanan Nasional di Balik Larangan TikTok

Sebelumnya, TikTok sempat mengalami penghentian operasional di AS pada Sabtu (18/1) malam, tepat sebelum aturan pelarangan mulai berlaku pada Minggu. Pemerintah AS menganggap TikTok sebagai ancaman keamanan nasional karena kekhawatiran atas potensi penyalahgunaan data pengguna oleh ByteDance, perusahaan induknya yang berbasis di China.

Pejabat AS memperingatkan bahwa di bawah kepemilikan ByteDance, data pengguna TikTok di AS bisa dimanfaatkan untuk kepentingan yang tidak sesuai, termasuk kemungkinan pengawasan atau manipulasi data. Kekhawatiran ini menjadi dasar utama keputusan Trump untuk mempertimbangkan opsi usaha patungan yang melibatkan perusahaan AS.

TikTok dan Pengaruhnya pada Pemilih Muda

Selain alasan keamanan dan ekonomi, Trump juga menyebut bahwa TikTok memiliki peran strategis dalam menjangkau pemilih muda. Sebagai platform dengan basis pengguna aktif yang besar, terutama di kalangan generasi muda, TikTok dianggap penting untuk kampanye politik dan komunikasi dengan audiens yang lebih luas.

"Kami harus mempertimbangkan dampak penghentian operasional TikTok terhadap lapangan kerja dan peluang komunikasi dengan generasi muda," kata Trump.

Peluang dan Tantangan Usaha Patungan TikTok-AS

Usulan Trump untuk menjadikan TikTok sebagai perusahaan patungan dengan kepemilikan 50-50 antara perusahaan AS dan ByteDance menawarkan solusi sementara, tetapi juga menimbulkan sejumlah pertanyaan. Bagaimana pembagian tanggung jawab operasional dan perlindungan data akan diatur? Apakah langkah ini cukup untuk meredakan kekhawatiran terkait keamanan nasional?

Trump optimis bahwa banyak perusahaan AS yang akan berminat untuk menjadi bagian dari usaha ini. Namun, keputusan akhir tetap bergantung pada kesepakatan antara pihak-pihak terkait dan persetujuan pemerintah.