Departemen Kehakiman Mengatakan Boeing Melanggar Kesepakatan 2021 yang Melindunginya dari Tuntutan Pidana Terkait Kecelakaan Pesawat 737 Max

Boeing dilaporkan melanggar kesepakatan 2021 yang melindunginya dari tuntutan pidana terkait kecelakaan fatal pesawat 737 Max, sehingga membuka kemungkinan perusahaan tersebut akan diadili oleh pihak berwenang di Amerika Serikat, demikian diungkapkan Departemen Kehakiman pada hari Selasa.

Jaksa federal menyatakan dalam pengajuan di pengadilan di Texas bahwa mereka masih menentukan "bagaimana langkah mereka dalam hal ini", dan bahwa Boeing akan diberikan waktu 30 hari untuk memberikan tanggapan.

Perusahaan pembuat pesawat tersebut diketahui melanggar kesepakatan dengan "gagal merancang, menerapkan, dan menegakkan program kepatuhan dan etika untuk mencegah dan mendeteksi pelanggaran hukum penipuan di seluruh operasinya," demikian yang diungkapkan oleh Departemen Kehakiman.

"Kami meyakini bahwa kami telah memenuhi syarat-syarat kesepakatan tersebut, dan berharap untuk dapat memberikan tanggapan kepada Departemen terkait isu ini," kata Boeing.

Boeing telah menjadi perbincangan publik sejak kecelakaan fatal pesawat 737 Max yang terjadi pada bulan Maret 2019, yang menewaskan 157 penumpang dan awak pesawat. Insiden tersebut diikuti oleh kecelakaan serupa di Indonesia pada bulan Oktober 2018, yang menewaskan 189 orang, menyebabkan banyaknya keraguan terhadap keamanan pesawat terbang tersebut.

Tidak hanya menghadapi tekanan dari otoritas penerbangan dan masyarakat umum, Boeing juga berada di bawah sorotan tajam dari pihak berwenang setelah dituduh menutup-nutupi informasi terkait kecacatan desain pesawat 737 Max dan kealpaan dari pihak perusahaan dalam memberikan pelatihan yang cukup kepada pilot terkait sistem barunya.

Sebagai perusahaan raksasa dalam industri penerbangan, kepatuhan terhadap peraturan dan etika bisnis menjadi hal yang sangat penting. Melanggar kesepakatan yang seharusnya melindungi perusahaan dari tuntutan pidana dapat memberikan dampak yang signifikan baik bagi reputasi maupun posisi pasar dari Boeing.

Dalam konteks ini, tindakan Departemen Kehakiman Amerika Serikat yang menyatakan pelanggaran kesepakatan oleh Boeing dapat memberikan sinyal penting bagi industri penerbangan secara keseluruhan. Hal ini tidak hanya menunjukkan kewaspadaan terhadap ketaatan peraturan, tetapi juga menegaskan bahwa pelanggaran serius terkait keamanan dan etika tidak akan ditoleransi, terutama di sektor yang memiliki dampak besar terhadap keselamatan publik.

Boeing perlu memperhatikan kembali sistem pengawasan kepatuhan dan program etika bisnisnya untuk memastikan bahwa incident serupa tidak akan terulang di masa depan. Adanya tuntutan pidana potensial yang dihadapi oleh Boeing juga menjadi peringatan bagi perusahaan lain untuk memprioritaskan kepatuhan dan kinerja yang berkualitas dalam upaya untuk memastikan keamanan dan keandalan produkmereka.