Benarkah Elon Musk Raup Untung dari Organisasi Teroris? Ini Temuan Mengejutkan dari Investigasi Terkini

Nama Elon Musk kembali jadi sorotan dunia, namun kali ini bukan karena inovasi teknologinya. Dalam laporan terbaru dari lembaga nonprofit Tech Transparency Project (TPP), miliarder eksentrik ini disebut-sebut mendapatkan keuntungan finansial dari kelompok-kelompok yang oleh pemerintah Amerika Serikat dikategorikan sebagai organisasi teroris asing (Foreign Terrorist Organizations/FTO). Tuduhan tersebut berakar dari sistem langganan berbayar di platform media sosial X, yang kini berada di bawah kendali Musk.

Laporan investigasi yang dirilis pada Senin, 19 Mei 2025, dan dikutip oleh Futurism, menyatakan bahwa lebih dari 200 akun X yang terkait dengan kelompok ekstremis seperti Al-Qaeda, Hizbullah, Hamas, Houthi, dan sejumlah milisi dari Suriah serta Irak, telah mendaftar sebagai pengguna premium atau berlangganan fitur berbayar di platform tersebut. Padahal, semua kelompok tersebut telah masuk dalam daftar hitam organisasi teroris oleh otoritas Amerika Serikat.

Langganan Premium: Jalan Baru Sebarkan Propaganda?

Melalui program langganan berbayar di X, para pengguna yang diduga terafiliasi dengan kelompok teroris ini memperoleh tanda verifikasi centang biru, serta akses ke berbagai fitur tambahan. Ini termasuk kemampuan untuk mengunggah konten berdurasi panjang, memonetisasi unggahan mereka, dan menjangkau audiens yang lebih luas secara lebih efisien.

Menurut TPP, hal ini membuka peluang besar bagi kelompok-kelompok tersebut untuk menyebarkan propaganda, menggalang dana, dan memperluas jangkauan ideologi mereka. “Mereka tidak hanya berlangganan demi status atau simbol centang biru, tetapi juga untuk memperoleh akses ke fitur premium yang memperkuat pengaruh mereka,” jelas Katie Paul, Direktur TPP, dalam wawancara dengan The New York Times.

Pelanggaran Aturan Platform dan Sanksi Pemerintah AS

Padahal, dalam aturan resmi platform X dinyatakan secara eksplisit bahwa akun yang berada di bawah sanksi ekonomi Amerika Serikat dilarang menggunakan layanan berbayar. Aturan ini juga mempertegas bahwa tidak boleh ada afiliasi dengan organisasi yang berada dalam pengawasan Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri (OFAC) dari Departemen Keuangan AS.

Namun temuan TPP justru menunjukkan celah yang cukup besar. Banyak akun yang lolos dari pengawasan dan berhasil menikmati layanan premium. Bahkan, beberapa akun yang sebelumnya diblokir atau kehilangan status verifikasi mereka, kemudian dilaporkan berhasil mengembalikan aksesnya dan menggunakan kembali fitur premium untuk keperluan mereka.

Bukan Kasus Pertama, Tapi Kini Lebih Mengkhawatirkan

Fenomena ini ternyata bukan hal baru. Tahun lalu, TPP juga merilis laporan serupa yang menyebutkan bahwa lebih dari dua lusin akun yang terhubung dengan kelompok teroris berhasil menjadi pelanggan premium X. Meski sebagian akhirnya ditindak, permasalahan ini tampaknya terus berulang, dan menimbulkan kekhawatiran serius.

Katie Paul menegaskan bahwa temuan ini harus menjadi peringatan keras, bukan hanya bagi pengelola platform media sosial, tetapi juga pemerintah. Menurutnya, adalah hal yang sangat ironis ketika seseorang sekelas Elon Musk, yang juga bekerja sama dengan berbagai lembaga pemerintah AS termasuk bidang pertahanan dan luar angkasa, secara tidak langsung mendapatkan keuntungan dari aktivitas kelompok yang masuk daftar hitam federal.

“Mereka masuk daftar sanksi karena alasan yang sangat jelas. Jika ada pihak yang memiliki pengaruh besar dan keterlibatan dengan pemerintah federal, lalu tetap meraup keuntungan dari keberadaan kelompok ini, maka itu sangat memprihatinkan dan tidak bisa dianggap remeh,” ujar Paul.

Potensi Bahaya dan Akuntabilitas yang Dipertanyakan

Laporan ini menimbulkan pertanyaan besar tentang sejauh mana akuntabilitas platform digital dalam menegakkan kebijakan mereka sendiri, terutama di era ketika teknologi bisa digunakan oleh siapapun, termasuk kelompok dengan niat jahat. Akses ke layanan premium yang memungkinkan monetisasi dan distribusi konten berskala besar tentu memberikan kekuatan baru bagi kelompok-kelompok radikal.

Bahkan jika Elon Musk tidak terlibat secara langsung, keberlanjutan sistem langganan berbayar tanpa penyaringan yang ketat bisa dianggap sebagai kelalaian yang sangat serius. Dalam konteks keamanan nasional dan global, hal ini bukan sekadar isu bisnis, tetapi juga menyangkut etika dan tanggung jawab sosial.

Apa yang Bisa Dilakukan?

Menanggapi laporan ini, banyak pihak mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap sistem verifikasi dan langganan berbayar yang ada di platform X. Pengawasan eksternal dan audit independen menjadi usulan utama untuk memastikan bahwa tidak ada ruang yang bisa dimanfaatkan oleh kelompok ekstremis untuk menyebarkan pengaruhnya secara daring.

Selain itu, pemerintah AS juga diharapkan memperketat pengawasan terhadap aktivitas digital yang berpotensi mendukung terorisme, baik secara langsung maupun tidak langsung. Transparansi dan kerja sama lintas lembaga menjadi kunci penting untuk mencegah teknologi menjadi alat penyebar kekerasan.