Alasan Potensi Ancaman Layanan Starlink Direct to Cell Terhadap Operator Telekomunikasi di Indonesia

SpaceX telah meluncurkan layanan Direct to Cell yang memungkinkan pengguna untuk mengakses internet langsung melalui satelit Starlink menggunakan ponsel, tanpa memerlukan kartu SIM dari operator telekomunikasi konvensional. Hal ini berpotensi mengancam keberlangsungan bisnis operator telekomunikasi seperti Telkomsel di Indonesia.

Teknologi Direct to Cell memungkinkan pengguna untuk terhubung langsung ke jaringan internet dari satelit Starlink menggunakan perangkat seluler. Dengan kemampuan ini, pengguna bisa melakukan berbagai aktivitas seperti SMS, telepon, internetan, dan menghubungkan Internet of Things secara langsung melalui satelit, tanpa memerlukan infrastruktur menara BTS di darat.

Satelit Starlink dilengkapi dengan teknologi modem eNodeB canggih yang dapat bertindak sebagai menara BTS di ruang angkasa, sehingga tidak memerlukan infrastruktur menara BTS konvensional di darat. Bahkan, Starlink telah melakukan uji coba layanan Direct to Cell mulai Januari 2024 dan berencana untuk memperluas cakupan layanannya hingga tahun 2025.

Dengan kelebihan-kelebihan teknologi ini, Starlink dapat mengancam keberlangsungan bisnis operator telekomunikasi di Indonesia, terutama dalam hal penyediaan layanan internet. Keberadaan Starlink Direct to Cell menghadirkan potensi persaingan yang lebih ketat di industri telekomunikasi, yang dapat berdampak pada bisnis dan keberlangsungan para operator lokal seperti Telkomsel.

Telkomsel sendiri telah merespons potensi ancaman ini dengan mengharapkan bahwa implementasi layanan Direct to Cell dilakukan melalui kerja sama dengan operator seluler lokal yang sudah ada. Perusahaan ini juga terus berkomunikasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk membahas dampak layanan baru Starlink terhadap industri telekomunikasi di Indonesia.

Dengan potensi ancaman ini, perlu adanya kajian mendalam mengenai dampak implementasi layanan Starlink Direct to Cell terhadap industri telekomunikasi di Indonesia. Kementerian terkait perlu mempertimbangkan berbagai aspek terkait regulasi, persaingan yang sehat, dan pemberdayaan para pemangku kepentingan dalam industri telekomunikasi.