Akun Palsu dan Bot AI Marak di Media Sosial, Publik Mulai Kehilangan Kepercayaan?

Tampang.com | Dunia media sosial Indonesia sedang menghadapi lonjakan signifikan dalam jumlah akun palsu dan bot berbasis AI. Fenomena ini tidak hanya mengganggu interaksi digital, tetapi juga membentuk opini publik secara masif dan tidak sehat. Dalam tahun politik dan informasi cepat seperti sekarang, ancaman ini tidak bisa dianggap enteng.

Bot dan Akun Bayangan Semakin Canggih

Dulu, akun palsu mudah dikenali dari foto profil generik atau aktivitas mencurigakan. Kini, berkat kecanggihan AI, akun-akun tersebut mampu meniru manusia dengan sangat realistis—lengkap dengan unggahan, interaksi, bahkan gaya bahasa lokal.

“Bot sekarang bukan cuma menyebar spam. Mereka aktif berdiskusi, memicu perdebatan, dan mempengaruhi persepsi publik,” ujar Damar Juniarto, Direktur SAFEnet.

Membanjiri Ruang Publik Digital

Riset dari lembaga digital forensik mencatat bahwa lebih dari 20% percakapan soal isu-isu sensitif di Twitter/X Indonesia tahun 2025 berasal dari akun otomatis. Topik yang sering diangkat antara lain soal politik, agama, dan isu kebijakan pemerintah.

“Bayangkan jika ruang publik digital kita dibanjiri opini buatan mesin. Ini bukan hanya soal informasi palsu, tapi manipulasi massal,” jelas Damar.

Demokrasi Digital Terancam

Maraknya akun palsu juga berdampak pada demokrasi. Banyak warganet mulai merasa skeptis terhadap diskusi daring, kehilangan kepercayaan pada opini mayoritas, hingga enggan berpartisipasi.

“Kalau suara publik dibentuk oleh mesin, bagaimana kita bisa bicara soal demokrasi digital yang sehat?” tanya Risa Amelinda, pakar komunikasi politik dari Universitas Indonesia.

Platform Lalai, Regulasi Tertinggal

Platform media sosial dituding lambat merespons. Sementara itu, regulasi pemerintah belum memadai untuk mengatasi bot AI yang makin kompleks.

“Kita butuh undang-undang perlindungan ruang digital yang progresif dan update dengan perkembangan AI,” tambah Risa.

Literasi Digital Harus Dipacu

Di tengah maraknya manipulasi digital, solusi jangka panjang adalah literasi digital masyarakat. Pengguna perlu dibekali kemampuan membedakan akun asli dan palsu, serta memahami pola penyebaran disinformasi.

“Bot bisa diprogram, tapi masyarakat harus dilatih berpikir kritis. Itu kunci pertahanan utama,” tutup Damar.