AI Masuk Kantor, Ribuan Pekerja Terancam Tergeser Teknologi!

Tampang.com | Gelombang otomatisasi yang didorong oleh kecerdasan buatan (AI) kini mulai terasa nyata di Indonesia. Tidak lagi hanya di sektor manufaktur, kini AI telah masuk ke sektor formal seperti perbankan, media, customer service, hingga legal. Ribuan pekerja mulai merasakan tekanan, bahkan PHK diam-diam sudah terjadi.

Fenomena ini menimbulkan pertanyaan besar: apakah teknologi benar-benar memajukan manusia, atau justru menciptakan jurang ketimpangan kerja baru?

Karyawan Digantikan Chatbot dan Sistem Otomatis
Bank-bank besar mulai menggantikan petugas layanan nasabah dengan chatbot cerdas. Di sektor media, berita otomatis yang disusun AI semakin lazim. Bahkan firma hukum kini mulai menggunakan AI untuk membaca kontrak dan menganalisis dokumen hukum, pekerjaan yang dulu dilakukan oleh paralegal atau staf junior.

“Efisiensi perusahaan naik, tapi lapangan kerja menyempit,” ujar Diah Lestari, peneliti kebijakan tenaga kerja digital.

Kesenjangan Skill dan Minimnya Re-Skilling
Salah satu masalah terbesar adalah minimnya program peningkatan keterampilan (reskilling) bagi pekerja yang terdampak. Banyak karyawan tidak disiapkan untuk beradaptasi dengan ekosistem digital berbasis AI.

“Negara dan perusahaan sama-sama lalai menyiapkan transisi teknologi yang inklusif,” tegas Diah.

Ancaman Pengangguran Digital Kian Nyata
Laporan ILO dan World Economic Forum memperkirakan jutaan pekerjaan administratif, rutin, dan berbasis data akan hilang dalam 5–10 tahun ke depan akibat otomatisasi dan AI. Jika tidak diantisipasi, ini dapat menimbulkan gelombang pengangguran digital yang memperburuk ketimpangan sosial.

Solusi: Kebijakan Protektif dan Adaptif
Para pakar menyarankan agar pemerintah menerapkan kebijakan adaptif—seperti insentif pajak bagi perusahaan yang melatih ulang tenaga kerja, jaring pengaman sosial untuk korban PHK teknologi, serta reformasi kurikulum pendidikan untuk memasukkan keterampilan masa depan.

“AI tidak harus menjadi musuh manusia, asal disiapkan dengan kebijakan yang adil,” tambah Diah.