86 Layanan yang Terdampak Serangan PDNS Sudah Pulih

Sudah tiga pekan sejak serangan ransomware ke Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2, tepatnya pada 20 Juni 2024. Berdasarkan laporan terbaru, sebanyak 86 layanan yang berasal dari 16 tenant telah pulih.

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Hadi Tjahjanto menyatakan, upaya pemulihan layanan PDNS 2 dilakukan oleh tim yang terdiri dari Kementerian Kominfo, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), PT Telkom Tbk, dan partisipasi dari semua tenant. Per 12 Juli, pukul 17.30 WIB, tercatat 86 layanan dari 16 kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah telah go live," kata Hadi dalam keterangan resmi, dikutip Sabtu (13/7/2024).

Menko Polhukam menjelaskan bahwa beberapa layanan publik yang telah dipulihkan, selain dalam bentuk layanan perizinan, juga berupa layanan informasi dalam bentuk portal. Termasuk layanan beasiswa yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

Adapun proses pemulihan layanan terbagi dalam tiga zona tahapan berdasarkan teknik penanganan data. Data yang terdampak insiden pada PDNS 2 berada di zona merah, dan ditetapkan dalam proses "karantina". Selanjutnya, akan dipindahkan ke zona biru untuk dilakukan penguatan keamanan dan pemindaian kerentanan.

"Sebelum nantinya bisa go-live atau data layanan publik diunggah ke pusat data lain, ke zona hijau yang siap digunakan kembali," jelasnya.

Setiap tahapan pemulihan dilakukan dengan teliti dan cermat. Langkah itu diambil untuk meminimalkan celah serangan siber yang dapat masuk dan berdampak pada pelayanan publik.

"Pemerintah melakukan pembersihan data dari malware atau pun virus yang mencurigakan dari data yang sudah berhasil diselamatkan, sekaligus memperkuat parameter keamanan infrastrukturnya," terangnya.

Hadi menambahkan bahwa saat ini, tim terus melakukan upaya pemulihan layanan publik secepatnya dengan tetap memperhatikan aspek kehati-hatian. Tim pemulihan juga terus melakukan pengawasan infrastruktur IT yang terdampak oleh serangan ransomware guna memastikan keamanan dalam jangka panjang.

Upaya pemulihan ini juga didukung oleh berbagai pihak terkait, termasuk Telkom selaku perusahaan telekomunikasi terkemuka di Indonesia. Dengan adanya kerjasama antara pemerintah dan sektor swasta seperti Telkom, pemulihan layanan juga dapat dipercepat sehingga masyarakat kembali dapat menikmati layanan-layanan yang terdampak oleh serangan ransomware.

Selain itu, penting untuk terus melakukan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat terkait keamanan teknologi informasi. Hal ini dilakukan untuk mencegah serangan siber di masa yang akan datang. Pemerintah perlu bekerja sama dengan sektor swasta dan juga akademisi untuk mendukung program edukasi dan pelatihan keamanan cyber guna membangun keamanan siber yang kokoh di Indonesia.