Harvey Moeis dan Sandra Dewi Terdaftar di BPJS PBI untuk Fakir Miskin

Tampang.com | Keikutsertaan Harvey Moeis dan Sandra Dewi dalam program BPJS Kesehatan kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI) telah menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Pasangan selebriti ini terdaftar sebagai penerima bantuan iuran, yang menjadi perhatian publik mengingat status finansial mereka yang seharusnya layak mampu membayar iuran BPJS Kesehatan tanpa bantuan.

Harvey Moeis, seorang pengusaha yang sebelumnya tersandung kasus hukum, kini semakin tersudut dengan keikutsertaannya dalam program BPJS Kesehatan kategori PBI. Pada tahun 2019, Harvey Moeis divonis hukuman penjara 6,5 tahun dan denda sebesar Rp 1 miliar atas kasus niaga timah yang melibatkan beberapa pihak. Keikutsertaannya dalam program PBI BPJS Kesehatan memberikan konotasi tersendiri terhadap kisah hidupnya, dan membuat publik bertanya-tanya mengenai kejujuran dan keadilan dalam penerimaan manfaat program tersebut.

Sementara itu, Sandra Dewi, sebagai istri Harvey Moeis, juga terdaftar sebagai penerima bantuan iuran dalam program BPJS Kesehatan. Meskipun Sandra Dewi adalah seorang selebriti ternama yang dikenal memiliki pendapatan yang tinggi, keputusannya untuk turut serta dalam program PBI BPJS Kesehatan juga menuai kontroversi di tengah-tengah masyarakat. Hal ini memberikan pandangan yang berbeda mengenai keberpihakan dan distribusi bantuan dalam program kesehatan bagi masyarakat kurang mampu. 

BPJS Kesehatan menanggapi soal adanya nama Harvey Moeis dan Dewi Sandra dalam kepesertaan tersebut. Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah menyatakan telah melakukan pengecekan terkait viralnya keikutsertaan Harvey Moeis dan Sandra Dewi sebagai anggota BPJS Kesehatan. "Hasil pengecekan data, nama yang bersangkutan masuk ke dalam segmen PBPU pemda dari Pemprov Jakarta. Nomenklatur lama disebutnya PBI APBD Pemprov DKI Jakarta," ungkap Rizzky Anugrah ketika dihubungi Beritasatu.com, Minggu (29/12/2024). Diterangkan lebih lanjut, pihaknya tidak bisa secara sepihak memutus keanggotaan peserta BPJS dari segmen PBI APBD Pemprov atau kota dan kabupaten.

Sebagai program pemerintah, BPJS Kesehatan PBI dirancang untuk memberikan akses kesehatan kepada masyarakat yang tidak mampu membayar iuran secara mandiri. Namun, kehadiran tokoh-tokoh publik seperti Harvey Moeis dan Sandra Dewi dalam daftar penerima bantuan iuran menimbulkan tanda tanya besar di kalangan masyarakat. Kejelasan mengenai seleksi dan penentuan kelayakan penerima bantuan iuran dalam program ini menjadi sorotan utama, apakah memang sesuai dengan aturan dan kebutuhan riil atau terdapat kelemahan dalam sistem tersebut.

Terkait kasus hukum yang menimpa Harvey Moeis sebelumnya, keikutsertaannya dalam program PBI BPJS Kesehatan juga memicu polemik baru. Sebagian pihak menilai bahwa penerima bantuan iuran seharusnya diarahkan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, bukan kepada individu dengan status finansial yang seharusnya mampu secara ekonomi. Hal ini mengundang pertanyaan mengenai transparansi dalam proses pendaftaran dan penilaian kebutuhan masyarakat yang layak menjadi penerima bantuan iuran.

Dalam konteks sosial dan keadilan, keikutsertaan Harvey Moeis dan Sandra Dewi dalam program BPJS Kesehatan kategori PBI meninggalkan jejak tanda tanya di benak masyarakat. Pertanyaan mengenai aturan, seleksi, dan fungsi sebenarnya dari program bantuan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu menjadi perdebatan yang perlu dicermati secara mendalam. Kejelasan mengenai prosedur dan kriteria penerima bantuan iuran perlu diperkuat, agar program ini dapat berjalan sesuai dengan tujuannya untuk memberikan perlindungan kesehatan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Kehadiran Harvey Moeis dan Sandra Dewi dalam daftar penerima bantuan iuran program BPJS Kesehatan PBI harus menjadi momentum untuk meninjau kembali mekanisme seleksi dan distribusi bantuan, sehingga program ini dapat memberikan manfaat sesuai dengan sasaran utama. Masyarakat berharap agar kejelasan dan transparansi dapat diperkuat guna mendukung integritas dan keadilan dalam program kesehatan nasional ini.